LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Panglima DPP Pandawa Lampung, Arif Gunawan yang akrab disapa Bang Gun, melontarkan kritik keras terhadap tindakan seorang pejabat dalam sebuah kegiatan tingkat Provinsi Lampung yang melibatkan sejumlah kabupaten/kota.
Menurut Bang Gun, perilaku tersebut sangat disayangkan dan tidak sepatutnya dipertontonkan oleh seorang pejabat pemerintahan. Sebab, jabatan bukan hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral untuk menjaga etika, kesopanan, dan profesionalitas.
"Terus terang, tindakan seperti itu sangat tidak sopan dan tidak etis bagi seorang pejabat pemerintah. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik justru berkembang menjadi konflik besar karena tidak mampu mengendalikan sikap," tegas Arif Gunawan, Sabtu (21/11/2026), di Graha Bagasraya, Jalan Soekarno-Hatta Bypass.
Bang Gun menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sekalipun sudah diselesaikan melalui perdamaian atau berawal dari kesalahpahaman, bukan berarti tindakan yang tidak pantas dapat dibenarkan, apalagi jika dilakukan di hadapan banyak orang dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Jabatan Bukan Alasan untuk Bertindak Semena-mena
Ia mengingatkan bahwa kegiatan tingkat provinsi yang melibatkan berbagai kabupaten/kota bukan sekadar agenda seremonial. Setiap pejabat yang hadir membawa nama baik, kehormatan, dan citra daerah yang diwakilinya.
"Ini acara tingkat provinsi.Ada yang mewakili semua kabupaten kota sebagai pejabat pemerintahan seharusnya mereka menunjukkan sikap saling menghormati, bukan justru mempertontonkan perilaku yang berpotensi mencederai hubungan antardaerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Bang Gun menilai hubungan senior dan junior, termasuk latar belakang ikatan kedinasan, tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan perilaku yang tidak mencerminkan etika.
Menurutnya, senioritas tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk merendahkan atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas. Dalam lingkungan pemerintahan, semua pihak wajib menjunjung tinggi norma kesopanan dan profesionalitas.
Minta Ada Teguran Tegas, Jangan Berhenti pada Perdamaian
Bang Gun berharap pihak terkait tidak sekadar menganggap persoalan tersebut selesai setelah adanya perdamaian. Evaluasi dan teguran harus tetap diberikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Pejabat publik itu digaji dan dipercaya untuk melayani masyarakat, bukan untuk mempertontonkan sikap yang justru menimbulkan kegaduhan. Kalau memang ada tindakan yang tidak pantas, harus ada teguran dan evaluasi. Jangan sampai karena dianggap persoalan kecil, akhirnya menjadi kebiasaan," terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan seorang pejabat tidak hanya diukur dari pangkat, jabatan, maupun kedudukan struktural, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga perilaku dan menghormati orang lain.
"Jangan sampai jabatan tinggi, tetapi etika justru dikesampingkan. Pejabat seharusnya menjadi contoh, bukan sumber persoalan. Profesionalitas dan sikap saling menghormati harus ditunjukkan dalam situasi apa pun," tutup Bang Gun.( Hajim).