LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran menerima tiga penghargaan sekaligus dari Pemkab setempat. Penghargaan diberikan saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesawaran ke-18.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif Kejari Pesawaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang dinilai telah memberikan dampak signifikan dalam mendukung kinerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat.
"Secara rinci, penghargaan pertama diberikan oleh Inspektorat Daerah Pesawaran atas keberhasilan Kejari Pesawaran dalam memulihkan keuangan negara senilai Rp8.342.086.247. Pemulihan tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)," kata Dendi, Jumat (18/7/2025).
Kemudian, penghargaan kedua datang dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Pesawaran, atas dukungan Kejaksaan dalam penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kolaborasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah pendapatan daerah.
"Dan penghargaan ketiga diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, sebagai pengakuan atas peran Kejaksaan dalam memperjuangkan hak perwalian anak-anak di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Keluarga Sosial Anak (LKKSA) Sholawatul Falah, khususnya dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak tersebut, hal ini juga menjadi salah bentuk nyata dukungan Kejaksaan Negeri Pesawran terhadap Kabupaten Pesawaran menuju Kabupaten Layak Anak," ujarnya.
Sementara, Kepala Kejari Pesawaran Tandy Mualim, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada pemerintah daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Pesawaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," kara Tandy.
"Ketiga penghargaan ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat," pungkasnya. (Rama)
