SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Potensi gejolak seputar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK) kembali membayangi dunia ketenagakerjaan. Menghadapi situasi yang mulai memanas ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyerukan instruksi tegas agar jajaran KSPN di Jawa Tengah tidak terlena dan tetap tajam dalam mengawal hak-hak buruh.
Baca juga: Batas Wajib Halal Digeser ke 2028, Kiai Wahiduddin: Tunggu Aturan Resmi, Jangan Kendor!
Pesan menohok tersebut disampaikan Ristadi saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III KSPN Jawa Tengah di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu 17 Oktober 2026. Ia menggarisbawahi bahwa reda atau kondusifnya dinamika pembahasan undang-undang ketenagakerjaan belakangan ini bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan.
"Saya berharap, meski sekarang relatif kondusif, teman-teman KSPN di sini mesti tajam, kritis, dan konsisten membela kaum buruh, khususnya di Jawa Tengah," tegas Ristadi di hadapan ratusan delegasi buruh.
Ia menyebut potensi pergolakan terkait kenaikan upah minimum perlu menjadi perhatian organisasi. Sementara itu, pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya memicu dinamika dinilainya mulai mereda.
Bagi KSPN, tantangannya bukan sekadar menjaga soliditas organisasi, melainkan memastikan perjuangan serikat pekerja tetap menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh.
“Semoga langkah-langkah strategis selalu bisa muncul di organisasi ini, sehingga kita dapat terus bergerak dalam rangka memperjuangkan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di Jawa Tengah,” ujar Ristadi.
Besarnya jumlah anggota menjadi modal bagi KSPN untuk memperkuat posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut, berdasarkan hasil verifikasi, KSPN memiliki 58.583 anggota buruh di wilayah tersebut.
Menurut Aziz, hubungan antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha di Jawa Tengah, selama ini relatif berjalan baik. Kondisi itu perlu dipertahankan melalui dialog yang terbuka agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan tanpa memperbesar konflik.
“Hubungan dialog teman-teman serikat pekerja, termasuk KSPN, dengan pemerintah, kalangan industri, Apindo, dan lain sebagainya di Jawa Tengah itu lumayan bagus,” kata Aziz yang membuka Muswil III KSPN Jateng mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Ia mendorong penguatan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha serta dialog tripartit yang melibatkan pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, masing-masing pihak diharapkan dapat menyampaikan kepentingannya sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan hubungan industrial.
Baca juga: Gebrakan Wisata BOKOR, Pemprov Jateng Andalkan Rawapening Run Heritage Gaet Wisatawan
Namun, Aziz mengingatkan bahwa kesejahteraan pekerja tidak semestinya hanya bertumpu pada besaran upah minimum. Perusahaan juga perlu didorong menyediakan fasilitas pendukung yang berdampak langsung pada kehidupan buruh.
“Yang ideal adalah bagaimana perusahaan didorong untuk bisa memberikan fasilitas kesejahteraan pekerja. Misalnya ada daycare, koperasi, angkutan atau sarana transportasi, dan fasilitas kesejahteraan lainnya,” ujarnya.
Penyediaan fasilitas tersebut dinilai dapat memperluas dukungan terhadap kebutuhan pekerja di luar komponen upah, termasuk kebutuhan pengasuhan anak dan akses transportasi menuju tempat kerja.
Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, mengatakan, Muswil III diikuti sekitar 210 peserta yang terdiri atas pengurus KSPN kabupaten/kota dan ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) di sejumlah pabrik di Jawa Tengah.
Baca juga: Perkuat Perlindungan Umat, MUI Jateng Usulkan 17 Oktober Jadi Hari Halal Nasional
Menurut Nanang, terdapat 10 kabupaten/kota yang telah memiliki kepengurusan KSPN. Perwakilan dari daerah-daerah tersebut memiliki hak menyampaikan aspirasi dalam musyawarah tingkat provinsi.
Muswil yang berlangsung pada 17-18 Oktober 2026 itu mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama, perumusan program kerja, serta pemilihan ketua dan pengurus KSPN Jawa Tengah periode 2026-2031.
Forum tersebut menjadi momentum untuk menentukan arah organisasi lima tahun ke depan, termasuk bagaimana KSPN merespons persoalan upah, memperkuat perlindungan pekerja, dan menjaga keseimbangan hubungan industrial.
Selain agenda organisasi, kegiatan juga diisi materi wawasan kebangsaan bagi buruh yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Tengah, Sri Puryono, yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro dan mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah.
Dengan basis puluhan ribu anggota dan kepengurusan di sejumlah daerah, tantangan KSPN ke depan adalah menjaga agar konsolidasi internal tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan, tetapi berujung pada perjuangan yang nyata bagi kesejahteraan dan perlindungan buruh. (Aji)
