Pro Kontra Ukur Ulang SGC, Pemprov Harus Hitung Dampak Tenaga Kerjanya

Senin, 4 Agustus 2025 19:47
M Reza Pratama

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----- Pro kontra desakan ukur ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC) terus menggelinding. Kali ini, penggiat demokrasi M. Reza Pratama, berpendapat Pemprov Lampung harus siap memikirkan dampak ukur ulang terhadap ribuan tenaga kerjanya

"Kita tidak mempermasalahkan ukur ulang. Tapi pemda juga harus siap dampaknya pada ribuan pekerja. Jangan hanya melakukan evaluasi, tapi tidak menyiapkan antisipasinya," ujar Reza lewat rilis yang dikirim ke Helo Indonesia, Senin (4/8/2025).

Menurut M. Reza Pratama, aktivis HMI Cabang Bandarlampung, SGC merupakan salah satu investor besar yang telah membuka banyak lapangan kerja di Lampung.

Ia menilai, apabila evaluasi ini berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, maka Pemprov harus terlebih dahulu menyiapkan rencana konkret bagi tenaga kerja yang terdampak.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam melakukan penertiban. Jika SGC dievaluasi, maka perusahaan besar lainnya yang beroperasi di Lampung juga harus diperiksa secara adil apabila terindikasi melakukan pelanggaran.

"Kami minta semua perusahaan besar yang punya masalah serupa juga harus diukur ulang. Jangan hanya satu perusahaan saja yang ditindak," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa polemik terkait penguasaan lahan ini tidak boleh mengganggu produktivitas industri, apalagi sampai mengancam stabilitas pasokan gula nasional. SGC diketahui memiliki kontribusi besar terhadap produksi gula konsumsi nasional.

"Jangan sampai karena polemik soal lahan, produktivitas terganggu, tenaga kerja terancam, dan pasokan gula nasional jadi tidak terpenuhi. Ini bisa berdampak luas bagi masyarakat," imbuhnya.

Reza menegaskan bahwa langkah evaluasi harus disertai dengan rencana jangka panjang dan solusi komprehensif, baik dari eksekutif maupun legislatif, tidak cukup hanya melakukan pengawasan, tetapi juga harus hadir dengan skema perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang rentan terdampak. (HBM)

Berita Terkini