LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Pejabat Kabupaten Lampung Selatan berinisial AS yang menampol kadis Pemkot Bandarlampung (Balam) inisial NR menuai kecaman wakil rakyat. Insiden yang terjadi tersebut sangat tidak pantas apalagi terjadi di depan publik jelang pembukaan Porprov X Lampung 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah mengecam keras insiden fisik yang dilakukan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Bandarlampung, Rabu (18/11/2026), pukul 20.00 WIB.
Terekam lewat ponsel, bagaimana sang kadis beberapa kali mengajak tarung satu lawan satu di tempat sepi. Beberapa pejabat berkerumun melerai menambah suasana bak preman berebut lapak strategis di pasar. "Kejadian tersebut sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi," kata Asroni, Sabtu (21/11/2026).
Baca juga: Pejabat Lamsel Tampol Kadis Pemkot Bandarlampung Jelang Pembukaan Porprov Lampung
Menurut dia, pejabat publik semestinya menjadi contoh kedewasaan, bukan justru mempertontonkan emosi dan arogansi. Pejabat publik harus mampu mengendalikan diri dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, bukan dengan kekerasan, tandasnya.
Ia menilai sangat ironis apabila persoalan teknis menyangkut penampilan drumband justru berkembang menjadi keributan ala preman antarpejabat. Persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi malah berpotensi mencoreng kehormatan penyelenggaraan Porprov Lampung.
Kata dia, kalau urusan koordinasi dan komunikasi saja tidak mampu diselesaikan dengan kepala dingin, bagaimana masyarakat berharap kepemimpinan wisdom dan teladan bagi generasi muda belajar tentang kedewasaan, sportivitas, dan etika dari para pemimpinnya.
Ketua Komisi IV DPRD kota Bandarlampung Asroni Paslah.( Foto Hajim).
Asroni bahkan mengingatkan agar jangan sampai muncul ironi besar dalam penyelenggaraan Porprov X Lampung 2026: atlet diminta menjunjung tinggi sportivitas, sementara pejabatnya justru diduga mempertontonkan perilaku yang bertolak belakang.
"Jangan mengajarkan sportivitas kepada atlet, sementara pejabatnya sendiri justru mempertontonkan arogansi. Porprov adalah ajang kehormatan bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ini panggung perjuangan atlet, bukan arena adu kekuasaan, adu ego, apalagi adu fisik ant pejabat," katanya.
Harus Diselesaikan Terbuka
Lebih jauh, Asroni meminta agar persoalan ini tidak dipelintir menjadi konflik kelembagaan antara Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya, tindakan individu tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak hubungan baik dan persaudaraan antardaerah.
Namun, menjaga hubungan baik juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi dugaan pelanggaran. "Persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada perlindungan berlebihan hanya karena seseorang memiliki jabatan. Jangan ada pembiaran hanya karena pelakunya seorang pejabat. Hukum dan etika pemerintahan harus berlaku bagi siapa pun," ujarnya.
Asroni mendesak kedua pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara Porprov segera melakukan klarifikasi. Jika ditemukan bukti adanya tindakan kekerasan, ia meminta agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Setiap tindakan pejabat menjadi sorotan masyarakat dan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Ukuran kehormatan seorang pejabat bukan terletak pada pangkat, jabatan, kekuasaan, atau keberaniannya membentak orang lain. Kehormatan seorang pejabat terletak pada integritas, keteladanan, kemampuan mengendalikan emosi, dan keberanian bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan," tegasnya.
Asroni berharap insiden tersebut menjadi evaluasi serius bagi seluruh pejabat dan penyelenggara Porprov. Jangan sampai pesta olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Lampung justru tercoreng oleh perilaku orang-orang yang seharusnya menjadi teladan.
"Porprov adalah panggung prestasi, bukan panggung arogansi. Lampung membutuhkan pejabat yang berintegritas dan berjiwa kesatria, bukan pejabat yang mempertontonkan kekuasaan melalui emosi dan kekerasan," pungkas Asroni Paslah. (Hajim)