HELOINDONESIA.COM - Sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, proyek food estate (lumbung pangan) telah terjadi kejahatan lingkungan, langsung menjadi wacana politik yang panas. Kini, anggota Fraksi PDIP di Komisi I DPR TB Hasanudin minta Kementerian Pertahanan diaudit, terkait food estate.
Usai ucapan Hasto, timbul polemik panas, karena diduga hal itu ditujukan kepada Prabowo Subianto, yang Kementeriannya (Kemhan) ditugasi menggarap food estate. Publik melihat PDIP menyerang Prabowo yang kini jadi capres.
Setelah Hasto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga bicara soal food estate tersebut. Namun dia lebih halus, dan terkesan ingin mengoreksi ucapan Hasto soal kejahatan lingkungan. Puan menilai itu terlalu jauh, dan perlu dicek ke lapangan.
Untuk diketahui, proyek food estate itu penugasan dari presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo. Perlu diketahui, pada Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi leading sector untuk program Food Estate yang berlokasi di Kalimantan Tengah. ‘
Baca juga: KPU Buat Kesalahan Fatal, Input Data DCS Ngawur, Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Dipertanyakan
Presiden beralasan bahwa peran Kemhan tidak hanya mengurusi alat tempur, melainkan juga ketahanan di bidang lainnya termasuk pangan.
Kini, Anggota Fraksi PDIP DPR, TB Hasanudin, mempertanyakan keputusan Kemhan yang tidak melakukan kajian terkait program tersebut. Apalagi, ungkapnya, Kemhan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan untuk menjalankan program Food Estate.
Oleh sebab itu, ia khawatir, jika food estate dilanjutkan hanya akan penggelontoran anggaran dari Kementerian Keuangan tanpa memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat.
Baca juga: Ashanty, La Nyala dan Para Dirjen Dikukuhkan Jadi Mahasiswa Baru Unair Jenjang Pascasarjana
“Tujuan food estate itu, menurut hemat saya bagus. Tetapi, pada pelaksanaanya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan. Kan menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu, kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain,” ujar TB Hasanudin, purnawirawan Letjen TNI itu.
Karena kondisinya seperti itu, TB Hasanudin meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit proyek food estate tersebut.
Dia menilai Kementerian Pertahanan (Kemhan), sebagai leading sector untuk program tersebut, gagal dalam memperkuat ketahanan pangan, serta tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.
Baca juga: DPR: Pembangunan Museum dan Monumen Reog Ponorogo Perlu Diadopsi Daerah Lain
Anggota Komisi I DPR minta BPK mengaudit Kementeriannya Prabowo tersebut. Dia berharap audit BPK tersebut akan membantu terciptanya transparansi anggaran sehingga bisa diketahui akar masalah dari kegagalan food estate tersebut .
“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan (masalah ini malah) dianggap nih dipolitisir, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin. (**)