LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -----Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran membutuhkan anggaran untuk gelaran Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran sebesar Rp15, 4 miliar.
Ketua KPU Pesawaran Fery Ikhsan mengatakan, tahapan PSU dijadwalkan pada 24 Mei 2025, dari total keseluruhan anggaran masih terdapat kekurangan sebesar Rp 9, 4 miliar.
"Iya, jumlah tersebut, KPU masih memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pilkada 2024 sebesar Rp6 miliar, artinya masih terdapat kekurangan sekitar Rp9, 4 miliar," kata Fery, Selasa (15/4/2025).
"Hingga kini belum ada penyaluran anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran," tambahnya.
Menurutnya, anggaran tersebut telah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani pada 24 Maret 2025.
"Berdasarkan Permendagri dan Permenkeu, penyaluran anggaran seharusnya dilakukan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan," ujarnya.
Namun, lanjut Fery, tahapan PSU Pilkada Pesawaran tetap berjalan, sampai dengan hari ini, KPU Pesawaran terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak 26 Maret.
"KPU Pesawaran gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bumi Andan Jejama melalui media sosial, pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan adat di seluruh kecamatan," jelasnya.
Menurutnya, dalam sosialisasi tersebut, masyarakat sangat antusias dan ingin mengetahui bagaimana mekanisme PSU berjalan, bahkan pihaknya melakukan dua kali sosialisasi di tiap kecamatan.
Terkait partisipasi pemilih, Fery menyebutkan bahwa pada Pilkada 2024 lalu partisipasi masyarakat mencapai 71,89 persen, dan pihaknya menargetkan angka serupa bahkan lebih tinggi untuk PSU mendatang.
"Partisipasi bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi juga seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Masa kampanye pasangan calon hanya berlangsung selama 14 hari, dari 7 hingga 20 Mei 2025 sesuai dengan aturan PSU," kata dia.
Fery juga menyebut, KPU Pesawaran akan menggelar debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon pada 14 Mei 2025 mendatang. Debat itu bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, misi, serta program kerja pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat.
"Debat publik ini adalah metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam setiap calon, visi mereka, dan bagaimana mereka akan mengelola daerah ini," timpalnya.
"Debat tersebut akan digelar satu kali dan melibatkan tim perumus yang terdiri dari pakar dan tokoh masyarakat untuk merancang format debat dan memastikan objektivitas," imbuhnya.
Sementara, terkait logistik, KPU Pesawaran telah mencetak 359.032 surat suara jumlah ini mencakup 347.979 pemilih dalam DPT, ditambah cadangan 2,5 persen dan tambahan 2.000 lembar untuk antisipasi kebutuhan PSU
Surat suara sama seperti Pilkada 2024 lalu, hanya berbeda karena TPS khusus di Lapas Anak telah ditiadakan.
"Jadi total TPS berkurang satu dari sebelumnya 760 menjadi 759," ujarnya.
Fery memastikan seluruh logistik seperti sampul, tinta, dan surat suara sudah tersedia di gudang logistik. KPU hanya tinggal menunggu kedatangan kotak suara untuk kemudian melakukan proses sortir dan pelipatan.
"Sejauh ini tidak ada kendala besar. Tahapan masih panjang, dan kami tetap fokus menyiapkan semua dengan maksimal," pungkasnya. (Rama)