HELOINDONESIA.COM - Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan terancam bakal gagal mengikuti konstetasi Pilpres 2024 mendatang.
Selain masih lemahnya kekuatan politik dari parpol pendukungnya, Nasdem sebagai pengusungnya pun sedang goyah.
Goyangnya Partai Nasdem akibat kader-kadernya ditangkap dan beberapa dibidik KPK, membuat konsentrasi pencapresan Anies Baswedan terombang-ambing.
Demikian salah satu tema diskusi terbatas yang digelar Barisan Anti Kekerasan (Baskara) pada Minggu (18/6/2023).
Baca juga: Tim USM Beri Pelatihan ke Pelaku UMKM di Tlogosari Wetan, Ini yang Diajarkan
Dalam diskusi itu terungkap bahwa saat ini Anies Baswedan menghadapi lebih banyak tantangan ketimbang dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Selain Nasdem yang terus diterpa kasus korupsi, Anies Baswedan dan timsesnya juga harus ekstra menghadapi berbagai isu politik yang bakal melemahkan posisinya untuk merebut kursi RI 1.
Sejak Nasdem memainkan dua kaki dengan pemerintah, imbas yang dihadapi Anies Baswedan dan Timsesnya menjadi lebih berat.
Ada lima tantangan utama yang dihadapi Anies Baswedan dan timsesnya.
Baca juga: Mengupas Kelemahan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, Ternyata Banyak Bahan Serangan dari Lawan Politik
Pertama, dukungan finansial yang masih zonk dari para bohir dan aksi konkrit partai pendukung untuk safari politik mengalami paceklik. Nasdem hanya bersosialisasi pada kegiatan partai saja.
Yang paling kontra produktif justru pada pemilihan politik identitas yang bakal digadang-gadang timses pendukungnya.
Timses Anies Baswedan merasa bahwa politik identitas ini masih efektif dipakai mengulang kemenangannya dalam Pilkada DKI 2017 silam.
Dukungan cost politik untuk pencapresan Anies Baswedan pun diperkirakan masih minim.
Baca juga: 4 Catatan Baik dan Kelam Prabowo Subianto, 2 Isu Ini Bisa jadi Gorengan di Pilpres 2024
Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat dukungan bohir dengan jumlah besar untuk mendukung Pencapresannya.
Karena para bohir itu justru lebih banyak mendukung kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi sehingga dipastikan mereka akan mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Untuk membentuk politik identitas, juga butuh dukungan finansial yang besar untuk mengorganisir beberapa ormas yang disiapkan menyuarakan target itu.
Selain itu, politik identitas menjadi kontra produktif dan diperkirakan bukan lagi "dagangan yang laku" untuk Pilpres 2024.
Baca juga: Deretan HP Harga 1 Jutaan RAM 6GB Dengan Spek lengkap
Sehingga politik identitas malah berpotensi dalam membangun sentimen negatif ke para pemilih.
Intinya, Ide perubahan yang terus digaungkannya pun, seperti pembangunan IKN kontra produktif bagi pemilih non Jakarta.