HELOINDONESIA.COM - Bakal calon presiden Anies Baswedan dikabarkan tak lama lagi akan menjadi tersangka KPK dugaan kasus korupsi Formula E 2022.
Pernyataan ini disampaikan mantan Wamenkumham Profesor Denny Indrayana dalam cuitannya di akun Twitter dennyindrayana pada 21 Juni 2023 waktu Melbourne.
"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya," ucap Denny Indrayana.
Denny Indrayana menyebutkan nama Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan jadi kontestan dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Ganjar dan Puan Kompak Dukung Menkes Genjot Imunisasi Polio Dosis 2 Skala Nasional
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan," tegasnya.
Denny menuding bahwa semua komisioner KPK sudah sepakat Anies Baswedan tersangka korupsi Formula E.
"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," paparnya.
Denny Indrayana mengaku tidak terkejut dengan dugaan bahwa Anies Baswedan bakal menjadi tersangka dugaan korupsi.
"Dalam tulisan, “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies. Sudah saya sampaikan, Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna," terang Denny Indrayana.
Denny Indrayana pun merinci 9 strategi 10 sempurna yang disebutnya. Yaitu:
Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.
Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Baca juga: Tipu Tujuh Orang yang Kebelet Jadi PNS, Perempuan di Purbalingga Diciduk Polisi
Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia berisiko dicopot dari posisinya.
Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Kedelapan, Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK.
"Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," ujar Denny Indrayana.
Baca juga: Sosiolog Ini Dapat Info dari Teman Parpol, Surya Paloh akan Balik Badan Tinggalkan Anies Baswedan
Kesembilan, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kesepuluh, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik.
"Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden," ujarnya.
Namun belakangan, lanjut Denny Indrayana, baru Presiden akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
"Satu persatu tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti. Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?" tanya Denny Indrayana.
Baca juga: Menghadapi Pemilu 2024, Satkamling yang Aktif Masih 60 Persen
Denny membuat hipotesa bahwa Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan.
"Ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," tutup Denny Indrayana.