HELOINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memetakan provinsi berpotensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024.
Sejumlah provinsi berpotensi terjadi keberpihakan terhadap kandidat tertentu. Maluku menempati posisi Terawan pertama dengan skor 100.
Kemudian disusul Sulawesi Utara Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Se BBlatan (21,93), Nusa Tenggara Timur (9,4), Kalimantan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,9), dan Lampung (3,9).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyarankan agar upaya pencegahan harus difokuskan pada provinsi rawan netralitas ASN tersebut.
Baca juga: Formappi Kritik Tindakan Bawaslu Serahkan Sanksi Gibran dan Bobby ke Kemendagri
"Provinsi tersebut dengan tingkatr kerawanannya tinggi. Maka, pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (23/9).
Bawaslu menyebutkan upaya pencegahan yang akan dilakukan diantaranya sosialisasi kepada seluruh ASN secara besar-besaran atau masif terkait pentingnya ASN bersikap netral baik secara daring maupun luring (media sosial, tv, cetak, pendidikan formal, sosialisasi tatap muka, kampanye, dan lain-lain).
"Lalu, yang Bawaslu lakukan adalah optimalisasi patroli pengawadsan siber di media sosial. Yang 10 provinsi rawan tinggi, yang 20 kabupaten/kota rawan tinggi, jangan kasih kendor di dalam siber media sosial," kata Lolly.
Baca juga: Netralitas ASN Dibahas dalam Pertemuan Bawaslu Kota Semarang dan KemenPAN-RB
Selain itu, memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan multistakeholder, yaitu KASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, dan pemerintah daerah.
"Ini menjadi salah satu cara kita meramu supaya apa yang kita khawatirkan karena potensinya tinggi terjadi di 2024, dengan kerja guyub, itu kemudian bisa kita netralisasi atau kita minimalisasi," imbuh dia.