Helo Indonesia

Satu Lagi Jenderal Polisi Dipecat Tak Hormat Gara-Gara Nyadap Presiden Prabowo

Herman Batin Mangku - Nasional -> Hukum & Kriminal
2 jam 53 menit lalu
    Bagikan  
PENYADAPAN
HELO INDONESIA

PENYADAPAN - Irjen Pol. Eko Hadi Santoso memberikan hormat terakhir kepada majelis sebelum keputusan pemecatan terhadap dirinya

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memecat dengan tidak hormat Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri ini jenderal kedua yang dipecat gara-gara terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Keputusan tersebut dibacakan majelis KKEP usai persidangan tertutup di Gedung Divisi Propam Mabes Polri pada Selasa (17/11/2026). Sebelumnya, majelis telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) serupa kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.

undefined

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso usai sidang KKEP menuju mobil tahanan

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Ahrie Sonta NasutionNasution sama-sama menyatakan banding atas putusan PTDH terhadap mereka. Majelis menjatuhkan sanksi pemecatan berdasarkan Peraturan Polri No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022.

Selain keduanya, dijadwalkan, tiga jenderal yang juga akan disidang atas kasus yang sama adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan Mantan Kepala Staf Kepresidenan), Irjen Pol Slamet Uliandi (Kadiv TIK), dan Brigjen TK.

Menurut majelis yang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo dan didampingi empat perwira tinggi Polri lainnya pada sidang KKEP, apa yang dilakukan Irjen Eko Hadi Santoso merupakan perbuatan tercela.

undefined

Irjen Eko Hadi Santoso saat sidang

Irjen Eko Hadi Santoso telah melalukan pelanggaran etik berat terkait penyalahgunaan wewenang dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring periode Desember 2024 hingga Oktober 2025, Eko menyetujui permintaan penyadapan.

Ironisnya, permintaan tersebut melalui pesan whatsApp tanpa kelengkapan surat permohonan resmi dari penyidik.

Ancaman Hukuman Berlapis

Operasi penyadapan tanpa surat penyidikan resmi maupun laporan perkara ini menyasar nomor telepon Presiden Prabowo beserta sejumlah menteri, tokoh politik, aktivis LSM, pengusaha, hingga jurnalis.

Atas tindakan pemantauan ilegal tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya:

Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) terkait perusakan atau penghapusan data elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara.

Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik dengan ancaman 8 tahun penjara.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ini secara transparan, cermat, dan akuntabel tanpa pandang bulu. (HBM)