Oleh Aprohan Saputra, M.Pd.
Ketua IWO Lampung
PERGURUAN tinggi seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka yang sedang memperjuangkan masa depan melalui pendidikan. Kampus merupakan ruang intelektual, tempat ilmu pengetahuan, moralitas, etika, dan kemanusiaan tumbuh berdampingan. Tak ada tempat sedikitpun bagi dosen predator seksual di kampus.
Karena itu, ketika muncul dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa pascasarjana, persoalannya tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan pribadi antara dosen dan mahasiswa. Ini menyangkut kehormatan, integritas, dan tanggung jawab institusi pendidikan.
Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi S2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) yang menyeret seorang dosen berinisial RF menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Lampung.
Berdasarkan perkembangan pemberitaan hingga 9 November 2026, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila menyatakan telah menemukan unsur tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap terlapor, sejumlah saksi, dan ahli. Satgas juga telah merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepada pimpinan universitas. Perlu ditegaskan bahwa temuan pemeriksaan internal tersebut bukanlah putusan pidana.
Namun, hasil itu harus menjadi dasar bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah administratif secara serius sesuai kewenangannya, tanpa mencampuri ataupun mengintervensi proses hukum.
Pertanyaannya, sampai kapan dunia pendidikan harus terus berhadapan dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang justru diberi kepercayaan untuk mendidik?
Dosen bukan sekadar pengajar. Mereka memiliki otoritas akademik, kewenangan membimbing, memberikan penilaian, mengeluarkan rekomendasi, bahkan dalam situasi tertentu menentukan kelanjutan perjalanan pendidikan mahasiswa.
Relasi semacam ini menciptakan ketimpangan posisi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, terlebih untuk kepentingan seksual.
Mahasiswa datang ke kampus untuk menuntut ilmu, bukan untuk menghadapi ancaman atau situasi yang membuat mereka merasa tidak aman di hadapan orang yang seharusnya membimbing dan melindungi mereka.
Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih serius. Ketika seseorang yang memiliki otoritas akademik diduga menyalahgunakan kedudukannya, yang dipertaruhkan bukan hanya martabat korban, melainkan juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Penelitian ilmiah mengenai pelecehan seksual di lingkungan akademik yang dipublikasikan pada 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi hambatan lebih besar dalam melaporkan pelecehan dibandingkan tenaga pengajar.
Ketimpangan kekuasaan dan hambatan institusional menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan. Artinya, tidak semua korban memiliki keberanian, kesempatan, ataupun kekuatan untuk mengungkapkan apa yang dialaminya.
Sebagian mungkin memilih diam karena takut menghadapi konsekuensi akademik, kehilangan kesempatan bimbingan, atau mengalami tekanan sosial. Dalam situasi seperti ini, kampus seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan justru menjadi sumber ketakutan.
Karena itu, perguruan tinggi tidak boleh menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu untuk menunjukkan keseriusannya.
Secara hukum, negara sebenarnya telah menyediakan instrumen yang cukup jelas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6. Bahkan, Pasal 15 ayat (1) huruf b mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh pendidik.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara memandang penyalahgunaan posisi dan kepercayaan dalam hubungan pendidikan sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan khusus.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi juga memberikan kewajiban dan mekanisme yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi.
Aturan tersebut bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban birokrasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk melindungi korban, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, memastikan keberlanjutan hak pendidikan, serta menindaklanjuti setiap laporan kekerasan.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perguruan tinggi untuk bersikap pasif, apalagi membiarkan korban berjuang sendirian menghadapi persoalan yang menyangkut keselamatan dan martabatnya.
Saya memandang Unila perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum pembenahan menyeluruh. Jangan berhenti pada pemeriksaan terhadap satu orang. Evaluasi juga sistem pengawasan, pola pembimbingan mahasiswa, mekanisme pengaduan, hingga budaya relasi antara dosen dan mahasiswa.
Pimpinan universitas harus memastikan tidak ada dosen yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas hanya karena jabatan dan otoritas akademiknya.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, sanksi administratif harus dijatuhkan secara tegas dan proporsional. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan melalui aparat penegak hukum. Jangan sampai alasan menjaga kehormatan institusi justru digunakan untuk menutupi persoalan atau menyelesaikannya secara diam-diam.
Terlebih, apabila korban secara tegas menolak penyelesaian melalui jalan kekeluargaan, sikap tersebut harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Penyelesaian kekerasan seksual tidak boleh dipaksakan melalui mekanisme yang justru mengabaikan kehendak dan hak korban.
Saatnya membersihkan kampus dari perilaku predator seksual.
Pembenahan dunia pendidikan harus menyentuh seluruh bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum dan etika. Tidak boleh ada ruang bagi pelecehan, pemaksaan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan jabatan, maupun segala bentuk kekerasan seksual.
Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.
Kajian Harassment as a Consequence and Cause of Inequality in Academia (2022) juga menempatkan pelecehan sebagai persoalan integritas institusi. Kegagalan menangani pelecehan berpotensi melanggengkan ketimpangan dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak sehat.
Karena itu, tanggung jawab pimpinan universitas tidak cukup hanya dengan menyampaikan keprihatinan. Ukuran keberhasilan terletak pada tindakan nyata, transparansi proses, perlindungan terhadap korban, serta konsistensi dalam menegakkan aturan.
Kepada Rektor Unila, kita ingin melihat keberanian mengambil keputusan. Jangan biarkan nama besar universitas menjadi tameng bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum dan etika. Kampus tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi predator seksual.
Gelar akademik bukan kekebalan hukum. Jabatan struktural bukan tiket untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Unila harus berani berbenah. Sebab, menjaga nama baik kampus bukan dengan menyembunyikan aib, melainkan dengan keberanian menyelesaikan setiap persoalan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
Lebih baik kehilangan satu jabatan daripada kehilangan kepercayaan ribuan mahasiswa dan masyarakat.
Pendidikan tinggi seharusnya melahirkan manusia berilmu sekaligus bermartabat. Bukan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang justru menyalahgunakan ilmu, jabatan, dan kepercayaan. ***