LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Ketua salah satu prodi FKIP Unila yang diduga cabul terhadap mahasiswi bimbingannya, BEM Fakultas Hukum Unila yang murka atas kejadian ini. Mereka menilai Rektor Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, telah gagal dalam menjalankan tugas dan mandat fungsi perguruan tinggi (PT).
"Kami memandang Rektor Universitas Lampung telah gagal dalam menjalankan tugas dan mandat fungsi perguruan tinggi," ujar M. Fachri Kusuma Jaya, ketua BEM Fakultas Hukum Unila lewat rilis yang dikirimnya ke Heloindonesia.com, Senin (9/11/2026).
Dia mendesak pimpinan Unila untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). "Kami meminta tidak adanya perlakuan istimewa," tandasnya.
BEM Fakultas Hukum Unila menuntut tak ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki posisi strategis di lingkungan universitas. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam keseluruhan proses penanganan.
Universitas wajib memastikan kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan psikologis, serta keberlangsungan hak-hak akademik korban. Jangan sampai ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun tindakan pembalasan yang berpotensi merugikan korban akibat keberaniannya menyampaikan laporan.
Keberanian seseorang untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual seharusnya mendapatkan perlindungan dan jangan sampai makin membuat rentan. "Transparansi dan kepastian penanganan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban institusi," kata Fachri.
Pimpinan Universitas Lampung perlu memberikan informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut pemeriksaan secara berkala dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas serta hak seluruh pihak. Penanganan yang berlarut-larut tanpa kejelasan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, ujarnya.
"Kami menegaskan bahwa objektivitas pemeriksaan dan keberpihakan terhadap pemenuhan hak korban bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan untuk memastikan keadilan dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan hak hukum siapa pun," tandas Fachri.
Lebih jauh, persoalan ini harus menjadi momentum bagi Universitas Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Universitas perlu memastikan bahwa mekanisme pengaduan dapat diakses dengan mudah, berjalan secara profesional, memberikan perlindungan kepada pelapor, serta bebas dari konflik kepentingan.
Menjaga nama baik universitas bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di dalamnya. Justru, keberanian untuk mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas dunia pendidikan.
Sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, kami menegaskan bahwa BEM FH Unila akan mengawal perkembangan penanganan kasus ini hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban institusional.
"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai pemberitaan sesaat atau sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian yang nyata," katanya. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun impunitas di lingkungan pendidikan.
Integritas sebuah universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademiknya, tetapi juga dari keberanian institusinya dalam melindungi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga kampus, pungkas Fachri. (HBM)