JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat dengan tidak hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).
Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran. "Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta.
Mantan Kadivkum Polri itu jadi tersangka penyadapan bersama tiga jenderal lainnya, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan Mantan Kepala Staf Kepresidenan), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Pol Slamet Uliandi (kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi/Kadiv TIK).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut mereka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia. "Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha. "Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. (DBS)