LAMPUNG, HELOINDONESIA. COM -- Kasus dugaan predator cabul Ketua Program Studi (Kaprodi) Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) inisial RF makin membuat marah banyak pihak. DPM U KBK Unila aksi menyatakan lika sikap diikuti pembukaan posko pengaduan LBH Bandar Lampung.
Ada lima sikap DPM U KBK yang dinyatakan di depan plang nama FKIP Unila, Senin (9/11/2026), yakni: (1) Mengutuk keras segala tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, (2) Tindak lanjuti setiap laporan, (3) Satgas PPKPT jalankan kewenangannya secara maksimal, (4) Harus ada edukasi serta memastikan civitas akademika paham gak dan kewajiban agar kampus aman, (5) Ajak elemen mahasiswa, organisasi, dan civitas Unila berdiri bersama korban.
Posko LBH Bandar Lampung
Mengingat adanya korban yang kemungkinan lebih dari satu mahasiswi, YLBHI-LBH Bandar Lampung membuka Posko Pengaduan dan siap mendampingi korban dan keluarga korban secara hukum.
Sangat disayangkan peristiwa demikian kembali terulang bahkan menimpa korban yang tidak sedikit. Hal ini mesti dipandang sebagai persoalan yang sistemik bukan hanya sebatas kasus, mengingat keberulangan ditengah lemahnya komitmen Unila dalam memastikan kampus sebagai ruang yg aman bagi perempuan.
Nama baik universitas tidak dibangun dengan menutupi persoalan demi reputasi, melainkan dengan keberanian mengakui, menyelesaikan, dan mencegah ketidakadilan.
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan peristiwa terjadi saat korban mendatangi ruangan seorang oknum dosen yang juga menjabat sebagai ketua prodi, untuk mengurus tanda tangan kelengkapan berkas seminar hasil tesis.
Di ruangan oknum berinisial RF diduga melontarkan perkataan yang membuat tidak nyaman, serta ajakan diskusi di luar kampus, dan oknum meminta izin memegang yang awalnya dipahami korban sebagai memegang karya penelitiannya (Busy Book).
Namun kemudian, oknum tersebut diduga memegang pipi dan mengelus telinga korban tersebut, mencegahnya keluar saat hendak pamit, serta memeluk dan mencium korban tersebut tanpa persetujuannya. Korban tersebut melakukan perlawanan dengan mendorong oknum tersebut.
YLBHI-LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan sanksi terhadap pelaku merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Oleh karena itu, Universitas Lampung harus menjamin ketersediaan pendampingan hukum, psikologis, dan akademik, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan tidak adanya intimidasi, ancaman, diskriminasi, maupun tindakan represif yang dapat menghambat korban dalam memperoleh keadilan.
Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam lingkungan akademik merupakan persoalan serius yang tidak boleh dinormalisasi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban. Universitas Lampung harus memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel, serta tidak menjadikan reputasi institusi sebagai alasan untuk menghambat pengungkapan kebenaran.
Terhadap pihak yang nantinya terbukti melakukan kekerasan seksual, kami menuntut pemberian sanksi administratif yang tegas dan berat sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, termasuk pemberhentian tetap sebagai dosen apabila memenuhi ketentuan sanksi berat. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses penegakan hukum harus dilanjutkan melalui aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan UU TPKS maupun peraturan pidana yang berlaku.
Kami mempertanyakan: apakah kampus telah benar-benar menyediakan mekanisme perlindungan yang dapat diakses secara aman? Apakah keberadaan Satgas dan regulasi pencegahan kekerasan seksual telah diwujudkan dalam tindakan nyata? Dan apakah institusi memiliki keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri ketika persoalan tersebut menyangkut reputasi dan kepentingan internal kampus? (Mikhy)