✕

Bareskrim Polri Bongkar Kasus TPPU Judi Online, Blokir 322 Rekening

Senin, 16 November 2026 17:42
Konferensi pers Dittipideksus Bareskrim Polri atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal perjudian daring (judi online). HELO LAMPUNG

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal perjudian daring (judi online).

Dalam konferensi persnya di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), penyidik memamerkan barang bukti uang tunai senilai Rp28.010.228.458 (Rp28 miliar) pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu di atas meja saat konferensi pers.

Penyidik juga mengatakan telah memblokir 322 rekening perbankan yang digunakan sebagai penampung hasil operasional website judi online. Kasus ini terendus dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyatakan bahwa jumlah uang dan aset yang disita masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah. Pasalnya, situs judi online terkait masih terpantau beroperasi dan dapat diakses menggunakan VPN (Virtual Private Network).

"Dari hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening, dengan total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458," ujar Suhasto.

Saat ini, kepolisian tengah memburu pihak beneficial owner (pemilik manfaat) atau pengendali utama dari aliran dana haram tersebut. Pihak pemilik 322 rekening yang diblokir juga diminta untuk melakukan konfirmasi.

Jika tidak ada konfirmasi atau terindikasi sebagai rekening penampung (nominee/dormant), dana tersebut akan disita untuk dimasukkan ke rekening penampungan Bareskrim sesuai aturan yang berlaku.

Jeratan Hukum

Penyidik menjeratkan sejumlah pasal berlapis kepada pihak-pihak yang terlibat:

Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP [1]

Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp5 miliar) (DBS) 

Berita Terkini