✕

Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, 59 Saksi Diperiksa, 

Kamis, 19 November 2026 20:40
Ilustrasi HELO INDONESIA

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak penting. Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026), setelah memeriksa 59 saksi dan menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pemeriksaan 59 saksi dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.

Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah pihak, termasuk empat perwira tinggi Polri yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Namun, status hukum keempat perwira tinggi tersebut harus dibedakan. Mereka berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, sedangkan dalam penyidikan dugaan makar, mereka telah diperiksa sebagai saksi.

"Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).

Libatkan Kompolnas dan Ahli

Gelar perkara internal pada Kamis tersebut tidak hanya melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Sejumlah unsur pengawasan internal turut dilibatkan, yakni Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).

Dari unsur eksternal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli juga diikutsertakan.

Pelibatan unsur pengawas dan ahli tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

Susatyo menyatakan penyidikan dilakukan dengan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru.

Setelah gelar perkara internal, Bareskrim menjadwalkan ekspose atau pemaparan hasil penyidikan bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).

Tahapan ini penting untuk menguji kecukupan bukti dan konstruksi hukum perkara sebelum penyidik mengambil keputusan lebih lanjut.

Tiga Tahapan Perbuatan Jadi Fokus

Susatyo menjelaskan, penyidik tidak bisa gegabah menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Ada sejumlah unsur yang harus diuji berdasarkan fakta, keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti elektronik.

Setidaknya terdapat tiga tahapan perbuatan yang menjadi perhatian penyidik, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.

Ketiga aspek tersebut menjadi fokus untuk membangun konstruksi perkara sekaligus menentukan apakah rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki memenuhi unsur tindak pidana makar.

Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik. Informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial, menurut Susatyo, turut ditampung untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen dan bukti yang diperoleh penyidik. 

Yusril: Bukan Sekadar Penyadapan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.

Pernyataan itu disampaikan Yusril pada 9 November 2026. Menurut dia, perkara tersebut perlu dilihat lebih jauh karena penyadapan diduga menyasar kepala negara dan berpotensi berkaitan dengan upaya melumpuhkan Presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Yusril menyebut sejumlah ketentuan dalam KUHP, yakni Pasal 191, 192, dan 193, sebagai ketentuan yang perlu dikaji bersama pasal-pasal terkait penyadapan atau intersepsi elektronik.

Namun, Yusril juga mengingatkan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana makar sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.

Dengan demikian, perkara ini kini memiliki dua lapisan penyidikan yang saling berkaitan: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan dugaan tindak pidana makar.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang melakukan penyadapan, melainkan untuk tujuan apa tindakan tersebut dilakukan, bagaimana rangkaian perbuatannya, serta apakah ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana makar.

Hasil ekspose Bareskrim bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026) menjadi tahapan yang patut ditunggu untuk mengetahui sejauh mana konstruksi perkara tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut kepala negara dan institusi kepolisian ini, besarnya nama seseorang tidak boleh menggantikan pembuktian. Hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan.  (DBS) 

Berita Terkini