SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah bersiap menggelar hajatan besar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) 2026.
Berlokasi di Metro Views Hotel, Semarang, agenda strategis yang berlangsung selama dua hari pada Sabtu–Minggu (17–18/10/2026) ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Tidak sekadar rapat kerja, momentum Mukerda kali ini akan menjadi pijakan penting dengan diluncurkannya secara resmi program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 oleh gubernur.
Baca juga: Wariskan Ilmu, IKA Medica Undip Luncurkan Buku The White Coat Leadership di Jepara
Sebagai pemanasan menuju agenda utama, MUI Jateng telah merampungkan forum Pra-Mukerda di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Sabtu 10 Oktober 2026. Pertemuan tersebut melibatkan 12 komisi perangkat Dewan Pimpinan MUI Jateng untuk menyinkronkan seluruh materi dan program kerja yang bakal disahkan di Mukerda.
Sekretaris Umum MUI Jateng Dr KH Muhammad Syaifudin, menegaskan bahwa kesiapan bahan sudah matang dan siap dibahas bersama utusan MUI kabupaten/kota se-Jateng.
"Kami mengacu pada garis program kerja Musda 2026 dengan semangat sadiqul hukumah (mitra pemerintah) dan khadimul ummah (pelayan umat). Masalah keumatan tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi harus dikeroyok bersama," ungkap Ketua Umum MUI Jateng, Prof Dr KH Noor Achmad MA.
Keseriusan MUI Jateng dalam mengawal implementasi ekosistem halal dan penguatan UMKM terlihat dari jajaran narasumber tingkat nasional yang dijadwalkan hadir memberikan pembekalan serta sosialisasi WHO 2026, di antaranya: Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kantor Staf Kepresidenan), Sugiono (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / PMK), dan Dr Ir Ahmad Haikal Hasan MMT (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal / BPJPH).
Baca juga: Tingkatkan Turjawali dan Kedisiplinan, USM Gembleng 22 Petugas Keamanan Kampus
Selain sosialisasi WHO 2026, forum Mukerda juga akan menggelar sesi khusus bertajuk Harmonisasi Zakat dan Sertifikasi Halal bersama Baznas untuk mengangkat martabat UMKM binaan, serta Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bersama Komisi Fatwa MUI Jateng.
Langkah masif ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam memperkuat ekonomi syariah sekaligus menghadirkan perlindungan dan kepastian halal bagi masyarakat Jawa Tengah. (Aji)
