Penulis KH. Ansori, SP*
PATI, sebuah kabupaten di Pantai Utara Jawa Tengah, seluas sekitar 1.500 km² dengan penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, pekan ini kembali mencatat sejarah perlawanan. Dahulu, pada masa kolonial Belanda, perlawanan rakyat dipimpin oleh seorang tokoh bernama Samin Surosentiko. Pemerintah kolonial menyebutnya Gerakan Samin—gerakan yang teguh menolak tunduk pada arogansi penjajah.
Kini, semangat perlawanan itu kembali muncul, dipicu oleh dua hal. Pertama, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang memicu penolakan luas. Masyarakat menggelar dialog dan demonstrasi untuk menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Kedua, ucapan Bupati Pati, Sudewo, yang memanaskan suasana saat menerima aspirasi warga:
“Silakan demo. Mau 5.000 massa, 50.000 massa, saya tidak takut. Keputusan yang sudah saya ambil tak akan berubah.”
Rabu, 13 Agustus 2025, lebih dari 100.000 orang memadati Kantor Bupati Pati. Tuntutan mereka tak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak Bupati mundur. Sebagian massa bahkan mendorong DPRD menggelar sidang paripurna untuk membentuk Pansus pemakzulan.
Aksi besar ini diliput luas media dan viral di media sosial. Foto, video, dan narasi kemarahan menyebar ke berbagai platform. Amarah rakyat bukan hanya ditujukan pada Bupati dan ASN, tetapi juga aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi. Kericuhan tak terhindarkan—beberapa polisi terluka akibat lemparan dan pukulan massa.
Ironis. Menjelang HUT ke-80 kemerdekaan, kita masih menyaksikan peristiwa yang mengingatkan pada masa penjajahan: rakyat melawan penguasa yang pongah. Seakan sejarah Gerakan Samin hidup kembali, hanya saja lawannya kini bukan penjajah asing, melainkan sesama anak bangsa.
Peristiwa ini seharusnya menjadi cermin bagi semua pihak, terutama mereka yang diberi amanah memimpin. Kekuasaan sejatinya adalah amanah untuk melayani rakyat: melindungi, mencerdaskan, memajukan, mensejahterakan, dan mewujudkan keadilan serta perdamaian.
Lantas, mengapa kerakusan dan kepongahan mudah tumbuh di hati pejabat? Sesungguhnya, sifat itu ada pada setiap manusia sejak awal penciptaan. Allah berfirman dalam QS. Asy-Syams [91]: 8:
“Maka Dia (Allah) mengilhamkan kepadanya (manusia) jalan kejahatan dan ketakwaan.”
Potensi rakus dan angkuh itu akan berkembang pesat bila menemukan medium yang tepat—terutama ketika lingkungan sosial dan politik mendukungnya.
Sayangnya, kondisi Indonesia satu dekade terakhir justru menjadi lahan subur bagi sifat-sifat buruk ini. Banyak orang yang arogan, rakus, dan minim rasa malu justru mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri tak lepas dari tuduhan serius, mulai dari dugaan ijazah palsu hingga mencalonkan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden dengan memanfaatkan perubahan aturan usia oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, putusan itu bahkan tak pernah disidangkan di MK—dan ia siap bertanggung jawab dunia-akhirat atas pernyataannya.
Delapan puluh tahun merdeka, cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur masih terasa jauh. Penyebabnya jelas: bangsa ini tidak fokus membangun jiwa warganya, apalagi jiwa para pemimpinnya.
Pancasila—terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa—tak lagi menjadi landasan kuat dalam kebijakan. Sistem pendidikan pun kerap melenceng dari amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa pendidikan harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pemerintah lebih sibuk mengejar target ekonomi, sementara nilai ketakwaan terpinggirkan.
Akibatnya, masyarakat berpikir dan bekerja hanya demi ekonomi, tanpa pedoman moral yang kuat. Lingkungan seperti ini melahirkan sifat rakus, pongah, congkak, dengki, dan iri hati. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Dua serigala lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.” (HR. Ahmad, Tirmidzi – Hadis sahih)
Nyatalah bahwa ketamakan terhadap harta dan jabatan adalah racun yang mematikan kehidupan berbangsa. Dan ketika kerakusan serta kepongahan penguasa bertemu dengan lapar dan harga diri rakyat, sejarah menunjukkan—gelombang itu bisa menggulung siapa saja.
* Sekretaris Dewan Dakwah Lampung
Anggota MUI Lampung, Komisi Dakwah.
