Oleh Darwin Ruslinur
Jurnalis senior
WAJAH Kota Bandarlampung selalu punya cerita setiap pukul 17.00 WIB. Ribuan pegawai berkejaran dengan tergelicirnya senja agar sampai di rumah sebelum matahari tenggelam. Namun, di bawah Flyover Mall Boemi Kedaton (MBK), kendaraannya selalu terjebak macet dan bising suara knalpot sepeda motor dan mobil.
Di persimpangan Gang PU dan jalur dua Jl. Sultan Agung yang beririsan dengan Jl. Tengku Umar, bagi warga Kedaton, Labuhanratu, Sukarame, hingga Rajabasa, titik ini adalah ujian kesabaran harian setelah seharian bekerja. Kendaraan merayap dan kerap terkunci total.
Diperparah, puluhan ojek daring, taksi online, hingga angkutan kota yg berjejer mengetem di bahu jalan, manaik-turunkan penumpang tepat di mulut jembatan Way Balau. Di titik ini, terjadi benturan ego ruang yang luar biasa.
Jalan bawah flyover yang seharusnya menjadi tempat kendaraan berputar arah ( u-trun) berubah jadi terminal bayangan yang makin bikin semrawut. Pengendara yg hendak putar balik terpaksa bermanuver ekstrim, memotong jalur dan saling mengunci dengan arah kendaraan yang keluar dari MBK.
Pagar besi pembatas jalan yg dipasang beberapa waktu lalu ternyata hanya menjadi obat penenang sementara. Macet tidak hilang, ia hanya bergeser beberapa puluh meter ke depan dan ke belakang. Jalan protokol tetap saja lumpuh.
Padahal, jika kita mau sedikit menengok ke sisi depan MBK, ada secercah harapan yg kasat mata. Lahan eks Bengkel Maruman Siger kini telah kosong rata dg tanah, dan kabarnya telah dibebaskan oleh pihak manajemen MBK. Lahan memanjang hingga ke bibir jembatan Way Balau itu sendiri diam, menanti sebuah keputusan besar.
Di sinilah, ruang publik merindukan kehadiran seorang Ibu Wali Kota Bandarlampung Eva Diana. Masyarakat tidak butuh solusi kosmetik yg sekedar memperlebar lubang putaran jalan. Solusi sejatinya ada pada keberanian politik (political will) seorang pemimpin kota ini untuk mengetuk meja manajemen MBK.
Wali Kota memiliki kuasa penuh atas nama hukum dan keselamatan warganya untuk mendesak MBK merombak tata ruangnya. Bayangkan, sebuah skenario baru yg manusiawi: lahan eks Bengkel Maruman Siger itu disulap menjadi lajur perlambatan (deceleration lane) dan transit hub modern yang masuk kedalam.
Ojek online dan angkot memiliki kantong parkir resmi yang luas untuk menjemput penumpang secara tertib, gratis tanpa menyentuh jalan utama. Lalu, sebagai pelengkap rekayasa, Pemkot bersama pengelola MBK melakukan pengecoran dengan sistem plat gantung (canti lever) di atas sebagian bibir Way Balau tanpa mempersempit aliran sungainya.
Coran kokoh itu akan menjadi lajur akselerasi (acceleration lane) bagi kendaraan untuk keluar dg aman menuju jalur cepat. Dengan demikian, jalur bawah fly over-pun kembali suci, murni hanya untuk kendaraan yg melaju dan berputar balik tanpa hambatan samping.
Semua cetak biru ini sudah sangat matang di kepala warga yg setiap hari merasakannya. Yang tersisa kini hanyalah satu hal: ketegasan regulasi. Apakah lahan strategis eks Bengkel Maruman Siger itu akan dibiarkan jatuh kembali menjadi bangunan komersil baru yg menambah beban macet, atau dikorbankan demi hak bernafas para pengguna jalan..?
Warga Bandarlampung sudah terlalu lelah menghabiskan sisa umur mereka di tengah kepulan asap knalpot depan MBK. Kini, bola panas ada di tangan Wali kota Bandarlampung Bunda Eva. Saatnya, mengintervensi dengan ketegasan memaksa korporasi ramah pada ruang publik dan mengembalikan hak warga untuk pulang ke rumah dengan senyuman, bukan leher yang tegang menahan kesabaran. ***