LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, memimpin apel gabungan lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Senin (24/2/2025).
Apel ini merupakan kali pertama setelah Presiden RI melantik Gubernur dan Wagub Lampung pada 20 Februari.
Jihan Nurlela menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting sebagai ujung tombak menjalankan kebijakan pemerintah dan melayani terbaik kepada masyarakat.
“Tugas dan tanggung jawab ASN sangatlah besar. Kita harus bekerja penuh semangat, profesional, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dia juga menekankan, penting disiplin, koordinasi, dan sinergi baik antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta koordinasi eksternal dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemerintah pusat.
“Sinergi kita adalah kunci utama mempercepat pembangunan dan pelayanan efektif kepada masyarakat,” tegasnya.
Tiga Misi Utama
Pemprov Lampung berkomitmen mengoptimalkan potensi daerah dan mewujudkan visi Lampung Maju untuk Indonesia Emas.
Tiga misi utama menjadi arah kebijakan pemerintah adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif; (2) memperkuat sumber daya manusia unggul dan produktif; serta (3) meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“ASN berperan sangat penting mewujudkan misi-misi ini. Saya meminta seluruh ASN di pemprov bersama mendukung dan bekerja keras merealisasikan kebijakan-kebijakan ini,” katanya.
Dia mengajak ASN harus mengutamakan kepentingan rakyat, menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan disiplin.
Jihan juga meyakini, kerja keras, sinergi, dan dedikasi seluruh pihak, visi Lampung Maju untuk Indonesia Emas dapat tercapai.
“Masyarakat Lampung menaruh harapan besar kepada kita. Mereka menginginkan pelayanan cepat, tepat, dan transparan. Tugas kita ialah menjawab harapan itu dengan kerja nyata,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan, proses menyusun laporan keuangan saat ini telah memasuki tahap konsolidasian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah aktif mempercepat proses menyusun laporan keuangan SKPD dan mengumpulkan data pendukungnya.
Jihan menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan daerah.
“Kita berharap dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk sebelas kali berturut-turut. Ini hanya bisa tercapai jika kita semua bekerja sungguh-sungguh dan menjaga integritas,” ujarnya.
Dengan semangat baru pasca-pelantikan, Pemprov Lampung siap bergerak cepat mewujudkan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan melayani terbaik bagi masyarakat Lampung. (Diskominfotik)
