SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Gelombang keprihatinan atas masa depan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memicu berkumpulnya para tokoh kasepuhan, kiai, dan habib dari berbagai penjuru Tanah Air.
Melalui forum Musyawarah Nasional Ulama’il Ka’bah yang digelar di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan (PPFF) Semarang, Sabtu (17/10/2026), para tokoh sepuh melayangkan desakan tegas untuk mengevaluasi total kepemimpinan DPP PPP di bawah HM Mardiono serta pengembalian kepemimpinan partai sesuai amanat Muktamar.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran ulama terkemuka dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, hingga Kalimantan. Di antaranya tampak hadir KH. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH. Muhsin Nurhadi, KH Haris Sodaqoh, KH Muslih ZA, KH. Mursyid Qori, serta pengasuh PPFF KH. Fadlolan Musyaffa’ selaku tuan rumah, didampingi jajaran kader dan fungsionaris PPP daerah.
KH Abdullah Ubab Maimoen Zubeir menegaskan forum ini merupakan langkah konsolidasi ketiga yang digelar sejak menjelang Muktamar X PPP. Menurutnya, masa depan PPP sebagai partai wadah pemersatu umat Islam menjadi taruhan utama yang harus diselamatkan.
"Konsolidasi ini sangat krusial untuk membahas arah perjuangan PPP ke depan. Fokus utama kita adalah mengembalikan keterwakilan partai di DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang," ungkap KH Abdullah Ubab Maimoen Zubeir.
Baca juga: Bukan Hanya Cetuskan 10 Rekomendasi, Mukerda MUI Jateng juga Colek Soal Vape
Soroti Legitimasi Kepemimpinan
Dalam kesempatan yang sama, KH Fadlolan Musyaffa’ membeberkan pemicu utama di balik gejolak internal partai. Ia mengingatkan kembali dinamika pasca-Muktamar X PPP pada 27 September 2025 yang awalnya telah menetapkan H Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.
Namun dinamika hukum dan politik kemudian bergulir, dimana 1 Oktober 2025 Menteri Hukum menerbitkan SK Nomor M.HH-14.11.02 Tahun 2025 yang mengesahkan HM Mardiono sebagai Ketua Umum. Selanjutnya 6 Oktober 2025 merespons penolakan massif dari pengurus wilayah dan cabang, diterbitkan SK Rekonsiliasi Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 yang menempatkan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Namun, Kiai Fadlolan menilai perjalanan kepemimpinan selama setahun terakhir justru jauh dari semangat rekonsiliasi. Kebijakan kepemimpinan DPP saat ini, terutama aksi pemberhentian sejumlah pengurus daerah, dinilai mencederai prinsip musyawarah.
"Langkah-langkah pembersihan pengurus di daerah tidak mencerminkan semangat musyawarah dan persatuan. Kepemimpinan setahun terakhir ini jelas memerlukan evaluasi mendasar," tegas Koai Fadlolan.
Mengakhiri musyawarah tersebut, forum Munas Ulama’il Ka’bah menyepakati dua poin tuntutan utama:
Pertama yaitu Evaluasi Kepemimpinan dengan mendesak DPP PPP untuk segera mengevaluasi penuh kepemimpinan HM Mardiono. Kedua, Pencabutan SK Menkum dengan meminta Menteri Hukum mencabut SK pengesahan kepemimpinan Mardiono dan menetapkan kembali H Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum sesuai hasil Muktamar X PPP.
Para ulama meyakini bahwa penataan ulang kepemimpinan ini merupakan syarat mutlak untuk memperkuat konsolidasi internal, merawat persatuan kader, serta mengembalikan marwah PPP sebagai rumah besar perjuangan umat Islam menyongsong Pemilu 2029. (Aji)
