Helo Indonesia

Kemiskinan dan Pengangguran di Bandarlampung Turun, Benarkah Rakyat Kian Sejahtera Ini Catatan di Balik Angka BPS

10 jam 26 menit lalu
    Bagikan  
Kemiskinan dan Pengangguran di Bandarlampung Turun, Benarkah Rakyat Kian Sejahtera Ini Catatan di Balik Angka BPS
HELO LAMPUNG

Kepala BPS Kota Bandarlampung Hadi Suryono.( Hajim).

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM --- Kabar membaiknya indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kota Bandarlampung menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Namun, di balik penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, masih tersimpan pekerjaan besar memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam statistik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandarlampung menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6,52 persen atau sekitar 76,35 ribu jiwa. Angka ini turun 0,43 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 3,84 ribu jiwa.

Kepala BPS Kota Bandarlampung Hadi Suryono menjelaskan.Penurunan tersebut tentu menjadi perkembangan menggembirakan. Apalagi, Bandarlampung merupakan pusat aktivitas ekonomi Provinsi Lampung yang bertumpu pada perdagangan, jasa, industri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Namun, penurunan angka kemiskinan tidak otomatis menjadi jaminan bahwa seluruh masyarakat telah menikmati peningkatan kesejahteraan.

" Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan masyarakat memiliki penghasilan memadai, pekerjaan yang layak, daya beli yang kuat, serta akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial.Dengan kata lain, tantangan pembangunan bukan lagi sekadar menurunkan angka kemiskinan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar keluar dari lingkaran kerentanan ekonomi," katanya usai konferensi pers.Jumat.( 20/11/2026).

Kesenjangan Kemiskinan Menyempit, Tetapi Pekerjaan Belum Selesai

Perbaikan indikator kemiskinan Bandarlampung juga terlihat dari penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,142 pada 2025 menjadi 0,713 pada 2026. Sementara indeks keparahan kemiskinan menyusut dari 0,270 menjadi 0,108.

"Kedua indikator tersebut menggambarkan semakin kecilnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin berkurang," ujarnya.

Kepala BPS Kota Bandarlampung, Hadi Suryono, menyampaikan bahwa penurunan kedua indeks tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penanganan kemiskinan. Menurutnya, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah juga perlu memastikan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Artinya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan harus diukur dari kemampuan masyarakat memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan, bukan hanya berpindah status secara statistik.

Inflasi Terkendali, Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh

" Aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang ikut menopang perbaikan indikator kesejahteraan.Pada Maret 2026, inflasi tahunan Bandarlampung tercatat 1,13 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 1,45 persen.Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,53 persen secara tahunan," terang dia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya aktivitas konsumsi yang relatif terjaga. Inflasi yang terkendali memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.Namun, pertumbuhan konsumsi tetap perlu dibaca secara hati-hati.

Sebab, peningkatan belanja rumah tangga belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

" Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin luas juga berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan permintaan bahan pangan, penguatan usaha kecil, dan terbukanya peluang pendapatan bagi masyarakat dalam rantai penyediaan makanan," tuturnya.

Hadi menilai, manfaat program tersebut perlu dievaluasi secara terukur, terutama terkait keterlibatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, serta distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Intervensi Pemerintah Bantuan Pangan hingga Kredit UMKM Nol Persen

Pemerintah Kota Bandarlampung telah menjalankan sejumlah program untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.Salah satunya melalui operasi pasar murah yang dilaksanakan di 20 kecamatan pada 26 Februari 2026.

" Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 43.589 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai sekitar Rp3,24 miliar.Di sektor pendidikan, bantuan diberikan kepada 15.000 penerima manfaat, termasuk bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMP, SMA/SMK, dan mahasiswa," tuturnya.

Intervensi pendidikan memiliki arti strategis karena kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Keterbatasan akses pendidikan juga dapat mempersempit peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

" Sementara itu, melalui Program Pinjaman UMKM Siger dengan bunga nol persen, pemerintah berupaya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, sekaligus membuka kesempatan kerja baru," terangnya.

Namun, efektivitas program permodalan tidak cukup diukur dari jumlah pinjaman yang disalurkan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan usaha penerima untuk bertahan, berkembang, meningkatkan omzet, dan menyerap tenaga kerja.

Pengangguran Turun 0,70 Poin, Tetapi 43.252 Orang Masih Belum Bekerja

Perkembangan yang cukup menonjol juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bekerja di Kota Bandarlampung pada Agustus 2026 mencapai 589.678 orang. Jumlah tersebut bertambah 5.698 orang dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 583.980 orang.

" Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,83 persen dari sebelumnya 7,53 persen.Dengan demikian, TPT Bandarlampung mengalami penurunan 0,70 poin persentase," jelasnya.

Berdasarkan perbandingan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, penurunan TPT Bandarlampung tercatat paling tinggi. Sebanyak 11 daerah mengalami penurunan pengangguran, sedangkan empat daerah lainnya mengalami peningkatan.

" Penurunan TPT Bandarlampung bahkan tercatat 3,5 kali lebih besar dibandingkan penurunan TPT Provinsi Lampung yang mencapai 0,20 poin persentase.Meski demikian, ada satu angka yang tidak boleh diabaikan: jumlah penganggur di Bandarlampung masih mencapai 43.252 orang.Angka ini menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya terselesaikan," ungkapnya.

Penurunan persentase pengangguran memang patut diapresiasi, tetapi tantangan berikutnya adalah menyediakan pekerjaan yang tidak hanya tersedia, melainkan juga layak, produktif, dan memberikan penghasilan memadai.

Sektor Jasa Mendominasi, Industri Masih Perlu DiperkuatStruktur ketenagakerjaan Bandarlampung masih sangat bergantung pada sektor jasa.Dari total penduduk bekerja, sebanyak 79,44 persen atau sekitar 468.456 orang terserap di lapangan usaha jasa.Sementara itu, sektor manufaktur dan kegiatan terkait menyerap 98.980 pekerja. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan 22.242 pekerja.

" Dari sisi status pekerjaan, sebanyak 59,39 persen penduduk bekerja berada dalam kelompok pekerja formal.Dominasi sektor jasa memperlihatkan karakteristik Bandarlampung sebagai pusat perdagangan, transportasi, pendidikan, dan berbagai aktivitas ekonomi perkotaan," tambahnya.

Namun, ketergantungan yang besar terhadap sektor jasa juga menghadirkan tantangan tersendiri.Pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat industri pengolahan, meningkatkan investasi produktif, serta mengembangkan hilirisasi komoditas lokal.

Langkah tersebut penting agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada aktivitas perdagangan dan jasa, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas daerah.

24.704 Usaha Baru Bermunculan, Seberapa Kuat Daya Tahannya

Perkembangan kewirausahaan masyarakat juga menunjukkan dinamika positif.Berdasarkan data pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), tercatat 24.704 unit usaha baru hingga 31 Agustus 2026.
Pertumbuhan tersebut menjadi indikasi meningkatnya aktivitas masyarakat dalam membangun usaha.

" Namun, bertambahnya jumlah usaha belum otomatis menjamin meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM.Persoalan keberlanjutan usaha, keterbatasan modal, kapasitas produksi, akses pasar, hingga kemampuan menghadapi persaingan masih menjadi tantangan yang harus dijawab," paparnya.

Karena itu, kebijakan pengembangan UMKM harus bergerak lebih jauh dari sekadar mempermudah perizinan dan memberikan pinjaman.Pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan jaringan pemasaran, digitalisasi, dan akses terhadap rantai pasok industri perlu menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat.

Pelatihan Kerja Jangan Berhenti pada Sertifikat
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Ketenagakerjaan mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Pada 2026, UPTD BLK Bandarlampung membuka program Pelatihan Vokasi Nasional dan Pelatihan Berbasis Kompetensi secara gratis.Bidang pelatihan meliputi administrasi perkantoran, menjahit, instalasi listrik bangunan sederhana, serta pembuatan roti dan kue.

" Program tersebut diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dan sertifikasi kompetensi agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri," ujar Hadi.

Hadi menambahkan pelatihan vokasi menjadi instrumen penting untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja.

Sebab, persoalan ketenagakerjaan bukan hanya menyangkut terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri.Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada Januari 2026, Wali Kota Bandarlampung melakukan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mendukung program perlindungan ketenagakerjaan.

Langkah tersebut penting agar peningkatan kesempatan kerja berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Ujian Sesungguhnya: Apakah Pertumbuhan Sudah Dirasakan Rakyat.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, statistik yang membaik harus diikuti perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Pekerjaan rumah pemerintah daerah masih cukup besar.

Pertama, memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan memiliki perlindungan sosial.Kedua, memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok paling rentan.

Ketiga, menjadikan pembiayaan UMKM sebagai instrumen peningkatan produktivitas, bukan sekadar penyaluran modal.Keempat, memastikan pelatihan kerja menghasilkan tenaga kompeten yang benar-benar terserap di dunia usaha.Kelima, memperkuat sektor industri pengolahan dan hilirisasi komoditas lokal agar sumber pertumbuhan ekonomi semakin beragam.

Kepala BPS Kota Bandarlampung, Hadi Suryono, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi pijakan untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif.
Di tengah dominasi sektor jasa, penguatan industri pengolahan, hilirisasi komoditas lokal, serta pengembangan UMKM berdaya saing menjadi agenda penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berkurangnya persentase penduduk miskin dan pengangguran.
Ukuran yang lebih substansial adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya kualitas pekerjaan, semakin kuatnya daya beli, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang dapat diakses seluruh lapisan warga," tuturnya.

" Bandarlampung memang menunjukkan kemajuan dalam sejumlah indikator ekonomi. Namun, pekerjaan belum selesai.Sebab, pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya ketika angka kemiskinan turun dan pengangguran menyusut, melainkan ketika semakin banyak warga mampu hidup lebih layak, memperoleh pekerjaan yang bermartabat, dan merasakan manfaat pembangunan secara nyata," tambahnya.

Inilah ujian sesungguhnya bagi pembangunan Kota Bandarlampung: bukan sekadar membuat angka statistik terlihat lebih baik, tetapi memastikan kesejahteraan benar-benar hadir di tengah masyarakat.(Hajim).