LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah, angkat bicara terkait polemik perizinan SMA Siger yang hingga kini belum memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Asroni menyayangkan munculnya narasi yang terkesan menggiring opini publik bahwa persoalan perizinan SMA Siger hanya tinggal menyelesaikan satu syarat administratif. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh agar tidak muncul persepsi yang keliru mengenai akar persoalan yang sebenarnya.
"Yang menjadi persoalan bukan sekadar jumlah syarat yang sudah atau belum dipenuhi, tetapi substansi dari syarat tersebut. Jika menyangkut legalitas aset sekolah dan standar penyelenggaraan pendidikan, tentu ini merupakan syarat mendasar yang tidak bisa dianggap sepele," tegas Asroni.Rabu.(10/6/2026).
Ia menilai langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang belum menerbitkan izin operasional justru menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan dan melindungi hak peserta didik.
Selain menyoroti persoalan izin, Asroni juga mempertanyakan sejumlah pernyataan terkait status kelembagaan SMA Siger dan yayasan yang menaunginya. Ia meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pernyataan yang menyebut sekolah atau yayasan tersebut sebagai milik Pemerintah Kota Bandarlampung.
Menurutnya, yayasan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki mekanisme pengelolaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, status hukum serta hubungan kelembagaan antara yayasan dan pemerintah daerah perlu dijelaskan secara transparan.
Tak hanya itu, Asroni juga menyoroti pernyataan Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang menyebut Yayasan SMA Siger berada di bawah naungan KORPRI. Ia meminta kejelasan mengenai bentuk hubungan tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat maupun aparatur sipil negara.
"Kami menghormati apa yang disampaikan Ibu Wali Kota. Namun perlu dijelaskan secara terbuka apakah KORPRI bertindak sebagai pendiri, pembina, pemberi dukungan, atau hanya memiliki hubungan historis tertentu dengan yayasan tersebut," ujarnya.
Asroni menegaskan bahwa kejelasan status kelembagaan sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek perizinan, pengelolaan aset, pertanggungjawaban keuangan, hingga perlindungan hak peserta didik.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat penggunaan aset milik pemerintah daerah untuk kepentingan yayasan, maka harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Meski polemik terus berkembang, Asroni meminta seluruh pihak untuk tidak menjadikan siswa sebagai korban dari perdebatan yang terjadi. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak, legal, dan diakui negara.
"Kami tidak sedang memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan perlindungan hak siswa. Pendidikan harus dibangun di atas tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya.
Asroni berharap persoalan SMA Siger dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan pendidikan dirancang secara matang, memenuhi seluruh persyaratan hukum, serta menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan politik maupun pencitraan.
"Yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang baik, sementara seluruh pihak memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat terkait status dan legalitas penyelenggaraan SMA Siger," tandasnya.( Rls/Hajim).