JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh pada 12 November 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ancaman baru bagi kesehatan publik, salah satunya fenomena rokok elektrik atau vape.
Menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, desakan untuk memperketat ruang gerak konsumsi produk ini di lingkungan pendidikan kian menguat.
Dosen Universitas Semarang (USM) sekaligus Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI), Ir Ferry Firmawan PhD menilai kampus harus berada di garda terdepan dalam menciptakan ruang aman dari paparan zat adiktif. Ia pun mendorong USM untuk memperkuat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan memasukkan larangan vape secara tegas.
''Persoalan vape tidak cukup dilihat sebagai perubahan gaya hidup atau pilihan konsumsi. Ada aspek kesehatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen yang harus diperhatikan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang digunakan, termasuk risiko yang mungkin ditimbulkannya,'' ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.
Baca juga: Dengan Berat Hati, Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran di Istana Merdeka
Dia menilai, salah satu persoalan yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif yang sepenuhnya aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal, kandungan nikotin yang bersifat adiktif serta paparan aerosol dan senyawa kimia tertentu tetap berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan.
Selain itu, penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang juga perlu menjadi perhatian. Namun, Ferry mengingatkan agar persoalan tersebut ditangani secara proporsional melalui pengawasan dan penegakan hukum, tanpa menggeneralisasi seluruh pengguna vape sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
''Jangan sampai masyarakat hanya memahami vape dari sisi tren dan tampilannya, tetapi tidak mengetahui risiko di balik penggunaannya. Edukasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan, terlebih anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan lebih,'' tambahnya.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ferry menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Karena itu, produsen, pelaku usaha, dan distributor harus bertanggung jawab serta tidak menyampaikan klaim menyesatkan, termasuk membangun persepsi bahwa suatu produk sepenuhnya aman tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ferry, yang juga merupakan dosen USM, turut mengapresiasi langkah Universitas Indonesia (UI) yang memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026. Kebijakan yang memasukkan rokok elektrik atau vape ke dalam larangan di lingkungan kampus tersebut dinilai sebagai contoh nyata peran institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Menurutnya, kampus tidak hanya bertanggung jawab mencetak generasi unggul secara akademis, tetapi juga membangun budaya hidup sehat. Ia berharap langkah UI dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya, termasuk USM, untuk memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok dan vape di lingkungan kampus.
''Langkah UI ini patut diapresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya. Saya berharap USM juga dapat mengambil langkah serupa dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang memberikan perlindungan dan mendukung budaya hidup sehat. Tentu, konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya juga menjadi hal penting,'' ungkapnya.
Jadi Momentum
Lebih lanjut, Ferry menilai terbitnya fatwa MUI dan berbagai inisiatif pengendalian vape harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui pengawasan peredaran, pengendalian pemasaran, perlindungan kelompok rentan, serta edukasi publik yang berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Tulus Abadi, Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), yang menilai bahwa fatwa MUI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari risiko rokok elektrik.
Baca juga: Wagub Taj Yasin Tegaskan Komitmen Pemprov Jateng Perluas Transparansi Publik
Menurut Tulus, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan juga perlu diperkuat agar perlindungan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.
Ferry menambahkan, pemerintah perlu memastikan adanya keselarasan kebijakan antarlembaga. Pengawasan produk, perizinan, distribusi, hingga penyampaian informasi kepada konsumen harus berjalan secara terintegrasi.
''Fatwa keagamaan tentu memiliki ruang dan otoritasnya sendiri. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab menerjemahkan kepentingan perlindungan masyarakat ke dalam kebijakan yang tepat, terukur, dan dapat dilaksanakan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, justru bisa saling menguatkan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat,'' jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disertai pengawasan efektif dan komunikasi publik yang baik. Hal ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
Baca juga: Di Balik Tenangnya Angka 1,3 Persen: Mengawal Jawa Tengah dari Kepungan Narkoba
Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional, Ferry mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan konsumsi dan tidak mudah terpengaruh tren maupun promosi produk. Keluarga, lingkungan pendidikan, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, khususnya di kalangan generasi muda.
''Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya urusan tenaga medis atau pemerintah, melainkan kepentingan kita semua. Konsumen harus semakin cerdas, pelaku usaha semakin bertanggung jawab, dan pemerintah harus hadir memastikan masyarakat terlindungi. Jangan menunggu persoalan menjadi lebih besar untuk mulai peduli,'' tutup Ferry.
Dia berharap, Hari Kesehatan Nasional tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan harus ditopang oleh kesadaran masyarakat, keterbukaan informasi, serta keberpihakan seluruh pemangku kepentingan terhadap keselamatan dan kesejahteraan publik. (Aji)