SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Selalu ada sisi gelap dalam pelaksanaan Pilkada. Pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, potensi pemilih transaksional diprediksi masih akan terjadi seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg lalu. Popularitas dan kapabilitas calon pemimpin di daerah tak lagi berbanding lurus dengan elektabilitas, tapi ''Isi tas'' sangat berpengaruh pada elektabilitas.
Hasil survei juga memperlihatkan, mayoritas masyarakat menganggap wajar money politics dibanding yang menolaknya. Maka, dibutuhkan pendidikan politik yang masif di semua lini, termasuk calon pemimpin sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Warga Muhammadiyah akan berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga tak ada istilah golput apalagi netral.
Baca juga: Gerebek Durian, Sensasi Menikmati Harum dan Ranumnya Durian Lokal di Pasmod BSB City
Demikian benang merah yang bisa ditangkap, dalam acara Sosialisasi & Pendidikan Pemilih Pilkada 2024 ''Mewujudkan Pilkada Berkeadaban dan Substantif'' di Lobby Gedung PW Muhammadiyah Jateng, Jalan Singosari Raya Semarang, Jumat 8 November 2024.
Forum diskusi yang digagas PW Muhammadiyah Jateng, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jateng dan KPU Jateng itu menghadirkan nara sumber pengamat politik dari Unnes dan surveyor Dr Cahyo Seftyono SSos MA, komisioner KPID Jateng Anas Syahirul Alim SSos, dan Ketua LKHP Muhammadiyah Jateng Dr AP Drs Jayusman Arief MM, serta dimoderatori Muhammad Sabbardi MPd.
Selain diikuti perwakilan organisasi otonom Muhammadiyah, tampak politisi PAN yang juga mantan wakil ketua DPRD Surakarta Umar Hasyim, dan mantan legislator DPRD Jateng dari PKS Agung Budi Margono.
Menurut Anas dari KPID, secara sosiologis sebenarnya perilaku pemilih kita adalah ideologis militan, sedangkan yang swing voters adalah rasional. Tapi khusus tahun 2024, perilaku pemilih yang paling tebal adalah transaksional.
Itu sebabnya, dia mengaku mendengar ada caleg yang menyebut bahwa di Pemilu 2024 tak lagi ada istilah ''dapil neraka'' namun menjadi ''dapil neraka jahanam'', karena selain bertempur antarkontestan tapi juga bersaing dengan jumlah isi tas.
''Makanya kan ada cerita seperti tetangga saya, bisa beli kambing bahkan sapi karena uangnya dikumpulkan. Dari partai ini dapat, dari caleg itu dapat. Pilkada 2019 memang ada anasir soal politik uang, tapi 2024 ini sungguh heboh luar biasa. Ini PR besar bagi LHKP,'' ujar Anas yang juga ketua PWI Surakarta itu.
Baca juga: Tips Cara Membangunkan Anak yang Susah Bangun Pagi Tanpa Drama
Dijelaskan dia, meskipun sudah sudah ada fatwa Muhammadiyah dan MUI soal politik uang, kondisi ini terus berlangsung.
''Pengalaman saya meliput di lapangan sejak 1999, dulu popularitas sebanding dengan elektabilitas, tapi sekarang elektabilitas tergantung isi tas. Sehingga terkesan tak usah kampanye atau meningkatkan kualitas diri, yang penting menyebar isi tas. Saya sependapat, kondisi ini tak boleh dibiarkan,'' tandasnya.
Hasil Survei
Narasumber lain, Cahyo Seftyono mengajak peserta diskusi untuk membaca hasil survei tiga lembaga kredibel yang sudah merilis surveinya terkait Pilgub Jateng, serta menelaah relasi elit dengan publik, dan bagaimana tingkat kesukaan masyarakat Jateng terhadap para kontestan.
Menurut dia, dari tiga lembaga survei yang sudah merilis yaitu SMRC, Litbang Kompas, dan LSI Denny JA, dia maka menyebut belum ada kontestan yang dominan. Dia juga meyakini bahwa Pilkada 2024 memiliki kompleksitas tinggi.
''Belum tentu orang PDIP memilih kader yang diusung PDIP, dan orang Gerindra belum tentu memilih kontestan yang diusung Pak Prabowo. Di tingkat pusat, kelihatannya PDIP dan PKS tak bisa disatukan. Tapi di tingkat lokal, koalisi PDIP - PKS itu banyak. Jadi sangat kompleks,'' katanya.
Berdasarkan survei yang dilakukannya, kecenderungan pemilih Jateng pada kontestan bukan pada sosok yang pintar, peduli atau dicitrakan jujur dan religius, namun pada kemampuan memimpin secara personal.
''Bagi masyarakat Jateng pemimpin pintar itu nomor dua, sikap peduli nomor empat,'' katanya.
Baca juga: Nonton Drama Korea The Fiery Priest Season 2 Episode 1 Sub Indo
Sementara itu, Jayusman Arief dari LHKP mengajak peserta untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Jangan sampai golput dan netral yang diartikan tidak bergerak sama sekali.
Terkait Pilkada, selama proses Pemilu berdasarkan suara terbanyak, memunculkan masalah. Dia juga menggolongkan tiga keriteria pemilih, yaitu memilih karena faktor kedekatan,karena jasa dan narasi yang berkembang tentang sosok calon pemimpinnya.
''Kami setuju, karena Pilkada sering memunculkan sisi gelap, maka edukasi politik harus terus digencarkan. Diskusi seperti ini adalah salah satu contoh untuk memberikan pendidikan politik sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdhah,'' katanya.
Di bagian lain, Agung Budi Margono memberi perspektif berbeda terkait Pilkada. Menurutnya, untuk terpilih ketika maju dalam pilkada setidaknya ditentukan dua hal yakni turun tangan dan garis tangan. Turun tangan adalah mau menemui konstituen dan menunurunkan tangannya dengan memberi sesuatu. Sedangkan garis tangan itu adalah takdir dari Allah.
“Bisa jadi isi tas sudah banyak kalau garis tangannya tidak jadi ya tidak jadi. Saya lima kali maju dewan, empat kali jadi, tapi terakhir 2024 di DPR RI gagal. Dan suara yang yang diraih banyak bisa menentukan jadinya seseorang. Teman saya, orang Cilacap, suaranya banyak saya, tapi dia jadi, sedangkan saya tidak. Itulah garis tangan,'' tegasnya. (Aji)
