JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Pimpinan DPR RI telah menerima laporan dan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Agung (MA).
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI, Selasa (10/11/2026). Namun, mekanisme, pihak pengusul, dan tahapan pembahasannya masih akan dikaji dengan memperhatikan ketentuan konstitusi.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, akan kami tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca juga: Gibran Ajukan Niat Mundur sebagai Wapres ke Presiden Prabowo
Puan Maharani memberikan penjelasan usaibRapat Peripurna DPR RI
Puan menegaskan, DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia meminta semua pihak bersabar dan menghormati proses yang berjalan di lembaga legislatif.
Pernyataan Puan menandai bahwa usulan HMP telah sampai ke pimpinan DPR. Meski demikian, penerimaan laporan tersebut belum berarti DPR secara resmi menyetujui penggunaan HMP ataupun memutuskan untuk memakzulkan Gibran.
50 Anggota DPR Telah Tanda Tangan
Dukungan terhadap usulan HMP terus bertambah. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan tersebut hingga Selasa (10/11/2026).
Mardani memastikan surat itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Para penandatangan berasal dari berbagai fraksi, meskipun dukungan tersebut disampaikan atas nama anggota secara individual. Sebelumnya, Mardani mengungkapkan penandatangan telah melampaui 25 orang dan terus bertambah sejak Senin malam.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang semula bergulir di ruang publik kini mulai mencari jalur formal di parlemen. Namun, banyaknya tanda tangan belum otomatis menjadikan usulan itu sebagai keputusan resmi DPR.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, juga menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan HMP.
Menurut Khozin, hampir seluruh partai politik telah melakukan komunikasi mengenai opsi tersebut. Pembicaraan itu melibatkan delapan fraksi di DPR, meskipun keputusan formal mengenai langkah yang akan ditempuh masih menunggu proses kelembagaan.
Jika komunikasi lintas fraksi itu berlanjut menjadi dukungan resmi, pembahasan polemik pendidikan Gibran berpotensi berkembang dari perdebatan politik menjadi proses konstitusional yang lebih serius.
PDIP Sebut HMP Pilihan Paling Rasional
Dukungan terhadap opsi HMP juga mengemuka dari PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya telah menerima aspirasi dari kalangan guru besar, masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat yang meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hasto menilai HMP merupakan salah satu pilihan paling rasional untuk merespons persoalan yang muncul setelah putusan MA dan perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran.
Meski demikian, pernyataan Hasto mengenai HMP sebagai pilihan rasional tidak serta-merta berarti PDIP telah mengambil keputusan formal untuk mengajukan usulan pemakzulan. Hasto menyatakan aspirasi masyarakat masih terus didengar dan komunikasi politik masih berlangsung.
Sikap partai-partai dan perkembangan pembicaraan lintas fraksi akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah usulan tersebut benar-benar masuk ke agenda formal DPR.
Putusan MA Menjadi Pemicu Baru
Polemik ini menguat setelah terbit Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang menjadi dasar pemberitaan mengenai perkara tersebut, MA mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Putusan itu menjadi sorotan karena persyaratan pendidikan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perhatian publik juga tertuju pada Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026, yang dalam pertimbangannya disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA Gibran sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pencalonan.
Kedua putusan tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai legalitas dokumen pendidikan Gibran dan implikasinya terhadap persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Namun, konsekuensi hukum masing-masing putusan harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukumnya secara utuh.
Pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak dengan sendirinya identik dengan putusan yang menyatakan seseorang melakukan tindak pidana atau otomatis kehilangan jabatan. Karena itu, persoalan yang harus dijawab bukan semata-mata seberapa kuat tekanan politik terhadap Gibran, melainkan bagaimana putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan persyaratan konstitusional seorang wakil presiden.
Bukan Pemakzulan Otomatis
Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A menyebut presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Proses pengajuan pendapat kepada MK harus memenuhi persyaratan kehadiran dan dukungan suara dalam rapat paripurna. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk diputuskan sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan demikian, HMP merupakan instrumen yang dapat digunakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Akan tetapi, pengajuan usulan HMP, persetujuan DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR merupakan tahapan berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.
Dalam perkara Gibran, pertanyaan konstitusional yang perlu diuji adalah apakah persoalan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut dapat dibuktikan memenuhi dasar pemberhentian sebagaimana diatur UUD 1945. Jawabannya tidak cukup ditentukan oleh tekanan politik atau jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan.
Istana Hormati Proses DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati proses politik dan hak konstitusional DPR terkait polemik Gibran. Menurutnya, penggunaan hak-hak DPR merupakan kewenangan lembaga legislatif yang harus dihormati.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghormati proses yang berlangsung di parlemen. Namun, sikap menghormati itu tidak dapat diartikan sebagai persetujuan Istana terhadap tuduhan maupun kesimpulan yang diarahkan kepada wakil presiden.
Kini, bola berada di tangan DPR. Setelah pimpinan menerima laporan dan pembukaan masa sidang berlangsung, langkah berikutnya bergantung pada pembahasan internal, pemenuhan persyaratan formal, serta keputusan lembaga sesuai aturan yang berlaku.
Dengan dukungan sekitar 50 anggota dan komunikasi lintas fraksi yang dikabarkan mengerucut, usulan HMP berpotensi menjadi ujian penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Publik menunggu apakah langkah tersebut akan berlanjut menjadi proses konstitusional yang terukur atau berhenti sebagai wacana politik. Yang jelas, persoalan ini harus diselesaikan melalui pembuktian, kepastian hukum, dan mekanisme konstitusi—bukan melalui penghakiman di ruang publik. (DBS)