JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya ajukan PTUN terkait polemik ijazahnya. Menurut Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, tak ada lagi ada celah hukum pembuktian keabsahan dokumen ijazahnya di pengadilan.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MK) telah bersifat final terkait ijazah Gibran. "Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali atas MA karena bukan pihak yang dalam perkara yang diajukan Subhan Palal.
Yusril memperkirakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga berpotensi dihentikan apabila putusan penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dirinya menekankan kembali bahwa penyelesaian persoalan hukum harus mengacu pada mekanisme dan putusan pengadilan.
Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika politik serta putusan MK dan MA.
Namun, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran, termasuk terkait langkah hukum yang dapat ditempuh.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo, seperti diberitakan ANTARA, Selasa (10/11/2026).
Gibran: Saya Tetap Fight
Setelah pertemuan itu, Gibran akhirnya buka suara. Ia mengaku menghormati kritik, apresiasi, dan saran masyarakat, serta tidak ingin persoalan yang dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Beliau memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
DPR Mulai Bergerak, HMP Menguat
Di Senayan, polemik ijazah Gibran mulai memasuki arena politik formal setelah DPR kembali bersidang usai masa reses. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu mekanisme untuk merespons persoalan tersebut.
Sementara itu, anggota DPR Mardani Ali Sera menyatakan jumlah anggota yang menandatangani usulan HMP telah melampaui 25 orang dan masih bertambah. CNN Indonesia pada Selasa (10/11/2026) melaporkan bahwa dukungan terhadap usulan tersebut telah berkembang di parlemen.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota untuk mengajukan HMP. Ia juga menyatakan langkah Gibran menempuh PTUN tidak harus menghentikan proses politik di DPR.
Menurut Saan, kedua jalur tersebut dapat berjalan beriringan sepanjang masing-masing mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pimpinan DPR, kata dia, akan menindaklanjuti surat usulan yang masuk apabila memenuhi persyaratan.
Namun, keputusan mengenai kelanjutan proses tetap bergantung pada mekanisme kelembagaan DPR. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan pimpinan akan memproses masukan dari fraksi-fraksi mengenai opsi mekanisme yang dapat ditempuh
Di sisi lain, Yusril mengatakan pemerintah belum dapat memastikan apakah DPR akan menggunakan hak angket terlebih dahulu atau langsung melanjutkan pembahasan HMP. Perkembangan setelah pembukaan masa sidang akan menjadi penentu arah langkah parlemen. (DBS)