LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM --- -- Menurut Dr. Wendy Melfa, ribuan petani singkong yang berunjuk rasa pascakesepakatan harga singkong antara Pj Gubernur Samsudin dan 29 pengusaha tepung tapioka merupakan bukti tak ada implementasinya.
"Petani ngeluruk berarti kesepakatan harga singkong tidak jalan, efektivitas kesepakatan tidak dijalankan secara norma dan implementasinya," ujar Pakar Hukum dan Kebijakan Publik UBL itu, Senin (13/1/2025).
Menurut dia, kesepakatan harga singkong Rp1400 per kilo itu saja baru substansi kesepakatannya. Karena, substansi kesepakatan itu harus diikuti oleh unsur penegakan kesepakatan lainnya juga, baru kemudian bisa efektif, ujarnya.
Wendy mengatakan untuk penegakkan pelaksanaan kesepakatan harga singkong pemerintah harus mengambil langkah tegas "Pemerintah bisa memberikan "sanksi" dalam bentuk lain jika perusaan tak taat kesepakatan misalnya berupa dikurangi/dicabut insentifnya," katanya.
Bisa juga, pemerintah memeriksa unsur pendukung lainnya. Pemprov Lampung kan organ negara yang ada di daerah, katanya.
Untuk solusi jangka panjang, ditegaskannya, hilirisasi singkong di Lampung. "Itu (hilirisasi) adalah way out dan bargaining position market-nya dengan pabrikan yang selama ini menampung singkong rakyat," katanya.
Pemerintah bisa berikan fasilitas dan insentif diberikan kepada BUMD yang bekerja sebagai hilirisasi singkong ini," pungkasnya. (Rls/HBM)
