LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya merealisasi masukkan Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani Djausal agar 500.000 hektare lahan singkong masuk kategori penerima pupuk subsidi.
Kementan akhirnya menerbitkan Permentan No.4 Tahun 2025 atas perubahan kedua Permentan No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan gagasannya merespon keluhan para petani ketika Mentan Andi Amran Sulaiman dan dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani berkunjung ke kabupaten Lampung Tengah pada 16 November 2024.
Permintaan pupuk subsidi petani singkong seluas500.000 hektare di Lampung langsung ditanggapi kala itu."Insya Allah, kami bereskan,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman.
Dalam pasal 3 ayat 2, Permentan No.4 Tahun 2025, singkong termasuk dalam subsektor tanaman pangan yang berhak menerima pupuk bersubsidi, sejajar dengan padi, jagung, dan kedelai.
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan lahan maksimal dua hektare per musim tanam, serta terdaftar dalam e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok).Mirza menyambut baik terobosan ini sebagai wujud nyata perjuangan bersama.
“Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bukti bahwa suara petani Lampung didengar di tingkat nasional. Kita buktikan bahwa aspirasi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan nyata, kata Mirza.
Sementara Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, juga memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan ini.
“Kami Pansus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian karena ini keluhan masyarakat yang kami perjuangkan bersama, dan kini sudah terealisasi,” tuturnya , Rabu (5/2/2025).
Mikdar menambahkan, dengan masuknya singkong dalam kategori penerima pupuk bersubsidi, petani akan lebih terbantu dalam menekan biaya produksi.
“Insya Allah akan banyak lagi bantuan turun.kita akan dorong pemerintah untuk menyediakan bibit unggul dan memperbaiki infrastruktur pertanian,” tutupnya.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Mirza memastikan perjuangan untuk sektor pertanian Lampung tidak berhenti sampai di sini.
“Perjuangan kita masih panjang. Petani adalah tulang punggung Lampung, dan kami akan terus memastikan mereka mendapatkan perhatian yang layak, tandasnya.(Rls/Hajim).
-
