LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengekspor rajungan. Namun, kini habitatnya terancam oleh pengerukan pasir laut yang dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa di perairan Kuala Teladas, Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2021 hingga kembali mengeruk tahun 2026.
Kontribusi Provinsi Lampung sebagai penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga se-Indonesia dengan kontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor rajungan nasional.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2025, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp518 miliar.
Baca juga: Negara Cuek, Nelayan Aksi Cegah Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas
Sentra penghasil rajungan utama di Lampung berada di wilayah pesisir timur, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang bwang yang salah satunya merupakan nelayan kuala teladas.
Aktivitas tambang pasir laut berkedok pendalaman alur laut itu kini menjadi ancman pada sektor perikanan khususnya lampung sebagai penghasil komoditas rajungan terbesar.
Bagi masyarakat nelayan Kuala Teladas, laut bukan sekadar hamparan perairan yang dapat dikeruk dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Laut merupakan ruang hidup, sumber pangan, sumber penghidupan, sekaligus ruang sosial yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir dari generasi ke generasi.
Baca juga: Sejak 2021 Ditolak Nelayan, Pasir Laut Muara Way Tulangbawang Kembali Dikeruk Perusahaan
Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkap merupakan persoalan serius yang menyangkut keadilan ekologis dan pemenuhan hak asasi manusia.
Persoalan ini harus dibaca dalam kerangka hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dengan demikian, perlindungan ekosistem laut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses terhadap informasi, partisipasi, serta keadilan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan.
Artinya, negara seharusnya tidak boleh membiarkan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut berlangsung dengan mengorbankan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.
Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 5 P/HUM/2025, permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang menyatakan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) dalam PP Nomor 26/2023 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal-pasal yang dibatalkan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemanfaatan dan penjualan (termasuk ekspor) hasil sedimentasi berupa pasir laut. Dengan putusan ini, pemerintah dinyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mengizinkan penjualan atau ekspor pasir laut tersebut. (HBM)