LAMTIM, HELOINDONESIA.COM -- Alasan pendalaman alur, PT Sienar Tri Tunggal Perkasa kembali mengeruk pasir laut pada area tangkapan nelayan di perairan muara Way Tulangbawang, Kabupaten Lampung Timur. Para nelayan Kuala Teladas malah protes karena mengancam ekosistem sumber mata pencarian mereka.
Pengerukan pasir laut tersebut bukan persoalan baru bagi masyarakat nelayan dan masyarakat sekitar Kuala Teladas. Sejak tahun 2021, mereka telah menolak pengerukan pasir di zona ekonomi laut para nelayan setempat. Mereka juga sudah mengadukannya ke pihak kompeten.
Menurut M. Nasir, koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, aktivitas pengerukan pasir tersebut telah mengancam wilayah tangkapan nelayan, ekosistem laut sebagai habitat biota laut yaitu, kepiting rajungan, ikan, dan beragam jenis ikan menjadi komoditas andalan nelayan dan membahayakan keberlanjutan sumber penghidupan nelayan.
Katanya, pada tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung meninjauan pengerukan pasir laut tersebut sekaligus mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan. Dari pertemuan, perusahaan ternyata belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Setelah pertemuan tersebut, perusahaan menghentikan operasionalnya dengan menarik kapal dari wilayah perairan Muara Way Tulangbawang. Penghentian tersebut sempat memberikan ruang bagi masyarakat nelayan untuk kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan, ujar M Nasir.
Namun, katanya, situasi itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul dan diduga masih dilakukan oleh perusahaan yang sama, tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Kembalinya aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang selama ini disuarakan masyarakat belum benar-benar diselesaikan. Penghentian operasional pada 2024 tidak diikuti dengan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan maupun penyelesaian menyeluruh atas persoalan perizinan dan dampak lingkungan, katanya.
Dia merasa pemerintah seolah membiarkan masyarakat terus berhadapan dengan ketidakpastian atas ruang hidupnya sendiri. Aksi spontan masyarakat nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika wilayah penghidupan mereka kembali terancam oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Provinsi Lampung merupakan penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga se-Indonesia, dengan dengan kontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor rajungan nasional. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2025 lalu, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp518 miliar.
Sentra penghasil rajungan utama di Lampung berada di wilayah pesisir timur, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulangbawang yang salah satunya merupakan nelayan Kuala Teladas. (HBM)
