LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, Jumat (6/11/2026) lalu bertaklimat, utang Pemerintah Indonesia telah menembus Rp10.326,93 triliun alias 40,30% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga September 2026. Kendati nominal terus meroket di atas Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap PDB menurun.
Secara pergerakan rasio, Suminto bilang, Kemenkeu mencatat rasio utang pemerintah terhadap PDB hingga kuartal ketiga (Q3) 2026 tersebut turun dibanding posisi Juni (Q2) 2026 sebesar 41,26% terhadap PDB. Penurunan rasio mencerminkan kehati-hatian pemerintah mengelola pembiayaan negara. "Sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, strategi terukur, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat," ujarnya.
Per rinci, komposisi utang pemerintah per September 2026 didominasi oleh kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.962,40 triliun (sekitar 87%) dan sisanya berupa utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp1.364,53 triliun.
"Penurunan rasio utang terhadap PDB tidak terlepas dari peningkatan PDB nominal yang ditopang aktivitas ekonomi domestik serta percepatan belanja pemerintah. Dengan meningkatnya nilai PDB nominal, rasio utang terhadap ukuran perekonomian nasional dapat menurun meskipun nilai utang secara nominal tetap besar," beber Suminto.
Pemerintah ujar dia, berkomitmen menjaga rasio utang pada tingkat terkendali. Pemerintah juga memastikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan efisien agar dapat dukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Dicermati, angka Rp10.326,93 triliun tersebut masih berada di bawah ambang batas aman 60% dari PDB yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara. Tergolong rendah jika dibanding rerata negara G20 atau negara peers lainnya.
Namun patut diingat, pengkinian statistik tersebut berada dalam tahun 2026 ini, yang disebut-sebut menjadi salah satu periode tahun paling berat dalam pengelolaan utang pemerintah. Apa pasal? Karena, jatuh tempo utang negara disebut mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam sejarah.
Adapun, berdasarkan data historis ekonomi, jika ditarik per lini masa periode pencatatan seperempat abad terakhir, rerata kumulatif rasio utang pemerintah terhadap PDB di Indonesia 2000–2025 yakni sebesar 38,66% dari PDB.
Dengan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 87,43% dari PDB pada tahun 2000 era kepresidenan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan rekor terendah 23% dari PDB tahun 2012 era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rasio utang sempat di kisaran 24,7% hingga 26,5% dari PDB jelang akhir periode pemerintahan SBY 2014, yang juga sempat diklaim sebagai salah satu yang terendah dalam sejarah.
"JEBAKAN" WARISAN UTANG LONDO
Sejatinya, Indonesia sudah “lahir” dalam kondisi berutang sejak awal masa kemerdekaannya. Berasal dari kelicikan penjajah Belanda yang menjadikan syarat bahwa Indonesia harus bersedia menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden atau setara 1,13 miliar dolar AS alias setara Rp4,3 miliar saat itu atau sekitar Rp18,7 triliun saat ini, sebagai syarat penyerta bagi upaya Indonesia agar Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia yang akhirnya deal diputuskan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949.
Kebayang oleh kita, utang warisan Belanda yang notabene merupakan uang pinjaman berbagai pihak untuk membiayai agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Pun kebayang oleh kita, negara yang baru saja lahir baru saja berdiri—masih belajar merangkak, bahkan belum mampu berlari—sudah harus memanggul utang warisan penjajah.
Semenjak itulah, kronik perjalanan utang negara seperti tak pernah berkesudahan tak sudah sudah. Dari era Presiden pertama Sukarno sampai dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto kini, beban utang negara terus berpindah tangan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Setiap pemimpin baru datang dengan harapan, tapi juga menambah catatan di daftar utang negara. Dan setiap diri kita warga negara terus dijejali beban utang sekian juta jika angka tersebut dikonversi dibagi rata per kepala.
Sukarno meninggalkan total utang pemerintah sebesar Rp794 miliar setara 29% dari PDB masa itu. Soeharto meninggalkan total utang pemerintah sebesar Rp551,4 triliun setara 57,7% PDB. Habibie meninggalkan total utang pemerintah sebesar Rp938,8 triliun setara 85,4% dari PDB. Gus Dur meninggalkan total utang pemerintah sebesar Rp1.271,4 triliun atau setara 77,2% dari PDB.
Megawati Soekarnoputri meninggalkan total utang pemerintah Rp1.298 triliun setara 56,5% dari PDB. SBY meninggalkan utang Rp2.608,8 triliun atau 24,7% dari PDB.
Lonjakan terbesar terjadi di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan total utang pemerintah sebesar Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024 jelang akhir berkuasa.
Dengan komposisi utang didominasi oleh SBN Rp7.452,56 triliun (meliputi SBN domestik Rp6.063,41 triliun; dan valas Rp1.389,14 triliun), sisanya dari pinjaman Rp1.009,37 triliun (dalam negeri Rp39,63 triliun; luar negeri Rp969,74 triliun).
Data utang jelang akhir Jokowi hingga Rp8.473,90 triliun per September 2024 naik dari sekitar Rp2.601,16 triliun pada awal kepemimpinannya 2014. Pemicu utama kenaikan, terbesar diakibatkan lonjakan utang cukup besar yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Serta fokus pembangunan proyek strategis nasional sektor infrastruktur dengan porsi pembiayaan jumbo.
Artinya, selama dua periode, Jokowi menambah utang baru Rp5.872,74 triliun. Naik 3,25 kali lipat dari gabungan enam presiden sebelumnya. Jika dihitung dari era SBY, kenaikan utang era Jokowi sebesar 225%. Jika beban utang warisan Jokowi itu dikonversi ke seluruh warga negara, maka setiap orang termasuk bayi baru lahir pada September 2024 itu menanggung beban utang Rp30,07 juta.
Lantas, era Prabowo? Utang pemerintah RI bertambah sebesar Rp1.853,03 triliun sejak akhir September 2024 (jelang awal kepemimpinan Presiden Prabowo) hingga posisi per akhir September 2026, yaitu dari Rp8.473,90 triliun menjadi Rp10.326,93 triliun (setara 40,30% dari PDB).
Atau per rinci perkembangan posisi di era Prabowo, utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun setara 38,55% PDB per akhir September 2024, naik menjadi Rp9.105,00 triliun setara 39,81% PDB per akhir Desember 2024, naik menjadi Rp9.637,90 triliun setara 40,46% PDB per akhir Desember 2025, dan naik menjadi Rp10.326,93 triliun setara 40,30% PDB per akhir September 2026.
Apakah ini masih aman? Pemerintah menyebut rasio utang terhadap PDB masih jauh dari batas aman maksimal 60% sesuai UU. Tapi ada catatan penting di balik angka ini. Jika memakai ukuran PDB, pemerintah tidak bayar utang dengan PDB, melainkan dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak, PNBP, dan hibah) atau pembiayaan (utang baru).
Pertanyaan kritisnya, apa artinya PDB tinggi jikalau tidak terkonversi menjadi pendapatan negara. Kemudian, kemampuan pemerintah mengonversi PDB, antara lain, dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio). Faktanya, rasio pajak kita salah satu terendah di Asia Pasifik dan OECD.
Lantas demi untuk agar akurat, maka rasio utang tersebut harus dihubungkan dengan pendapatan negara. Dan, inilah kabar buruknya: jika mengacu pada pendapatan negara tahun 2023 saja, maka rasio utangnya mencapai sekitar 300%. Artinya, untuk melunasi seluruh utang pemerintah, dibutuhkan pendapatan negara selama tiga tahun penuh—tanpa digunakan untuk apa pun selain membayar utang!
Beban utang ini harus dibayar tiap tahun lewat pembayaran cicilan dan bunga utang. Sebagai ilustrasi pemisalan, ambil studi kasus pada APBN 2025 lalu, bunga utang sebesar Rp552 triliun, rasionya 18,40% pada penerimaan negara. Angka itu setara 15,27% dari belanja pemerintah.
Dengan 15,27% dari total belanja pemerintah dialokasikan untuk bunga utang, maka artinya ruang fiskal nasional kita menjadi aduhai semakin sesak menjadi semakin terbatas.
Konsekuensi logisnya, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi maupun belanja publik (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain).
Dengan porsi sebesar itu, ruang fiskal negara makin sempit, pemerintah hanya punya lebih sedikit ruang untuk belanja produktif —pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial.
Saat rasio pajak Indonesia terus melemah—salah satu yang terendah di Asia Pasifik dan OECD, maka pilihan pemerintah makin terbatas: menaikkan pajak, memangkas belanja, atau kembali menambah utang. Ironisnya, utang yang awalnya dipakai untuk menopang pertumbuhan, kini justru mulai membatasi pertumbuhan itu sendiri.
Sejarah mencatat utang negara bukan tabu, bukan pula "tabule" (tak boleh). Namun, seperti pisau bermata dua, utang negara atau utang pemerintah bisa "malamoncer" membantu pembangunan jika dikelola dengan baik, atau sebaliknya justru menjadi malapetaka jika tak dikelola baik dan semakin membebani APBN dan generasi masa depan.
Dan dengan menarik pelajaran berharga, leasson learned dari beberapa negara di dunia yang tercatat pernah sukses mempercepat pelunasan atau menyelesaikan kewajiban utang luar negeri lebih awal dari jadwal berkat kebijakan fiskal dan reformasi ekonomi yang ketat.
Contohnya, Nigeria, negara miskin terpadat Benua Afrika, lewat implementasi serangkaian kebijakan fiskal yang sehat, berhasil melunasi utang pokok miliaran dolar AS lebih cepat dari jadwal semula termasuk pinjaman IMF (Dana Moneter Internasional) melalui fasilitas darurat pandemi Covid-19 senilai 3,4 miliar dolar AS setara Rp54,4 triliun pada puncak pandemi 2020 lalu di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat (RFI) yang dirancang untuk beri bantuan keuangan darurat ke negara yang alami kebutuhan neraca pembayaran yang mendesak.
Kemudian Turki, yang secara konsisten membayar layanan utang luar negeri bernilai puluhan miliar dolar AS setiap tahun melalui reformasi struktural tiga dekade, dan sukses bertransformasi dari negara debitur menjadi kreditur IMF.
Serta, negara-negara Penerima Inisiatif HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) seperti Pantai Gading dan Komoro yang berhasil memangkas dan merestrukturisasi utang luar negeri melalui bantuan lembaga multilateral.
Dengan strategi utama yang digunakan, yakni peningkatan disiplin fiskal dengan memangkas habis semua anggaran pembelanjaan negara kurang produktif serta mengalihkan anggarannya untuk sektor-sektor vital. Lalu, penguatan cadangan devisa dan ekspor dengan memaksimalkan surplus neraca perdagangan agar memperoleh cadangan valuta asing yang cukup untuk melunasi kewajiban dalam bentuk dolar atau mata uang asing lainnya.
Lalu, reformasi perpajakan dan pendapatan domestik, dengan memperluas basis pajak serta memperbaiki sistem administrasi pajak agar ketergantungan pada utang baru menurun. Juga, dengan restrukturisasi dan refinancing dengan negosiasi ulang dengan kreditur, perpanjang tenor, menukar utang dengan program spesifik (seperti debt for climate swaps atau debt swaps lainnya). Serta, diversifikasi instrumen pembiayaan dengan mengurangi porsi utang luar negeri berisiko tinggi dan mengalihkan ke penerbitan surat berharga atau obligasi domestik yang lebih stabil.
Untuk di Indonesia, tampaknya usai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara masuk agenda revisi sebagai usulan baru di mana RUU Keuangan Negara jadi salah satu RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 Komisi XI DPR RI dengan metode omnibus law —penggunaan metode omnibus law merupakan tindak lanjut berlakunya UU 1/2025 tentang BUMN dan UU 16/2025 tentang Perubahan Keempat UU 19/2003 tentang BUMN yang bawa perubahan fundamental di tata kelola BUMN.
Salah satu perubahan tersebut, beralihnya peran Menteri Keuangan sebagai pemegang saham negara di BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Perubahan jua berdampak pada mekanisme pengelolaan dividen BUMN. Sebelumnya dividen BUMN masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini dividen itu diinvestasikan kembali oleh BPI Danantara untuk perkuat sektor strategis guna dorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sehingga ada beberapa hal di sana yang harus kita tata ulang,” kata Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Februari lalu, perubahan struktur pengelolaan BUMN itu memiliki implikasi langsung terhadap APBN terutama terkait fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Mewakili Komisi XI DPR, dia memandang perlu penataan ulang menyeluruh terhadap kerangka hukum keuangan negara, yang mencakup UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara, serta UU lain di bidang keuangan yang terdampak seperti UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Misbakhun menegaskan penataan ulang yang bertujuan menyesuaikan kerangka hukum keuangan negara dengan perubahan kelembagaan (seperti peralihan peran BUMN melalui BPI Danantara) dan tata kelola perekonomian itu
harus memiliki landasan hukum yang jelas dan terintegrasi, menata ulang ini harus diberikan dudukan dan posisi hukumnya, sehingga omnibus law menjadi pilihan metode penyusunan peraturan perundang-undangan paling tepat.
Pertanyaan kritis sederhana dalam bahasa aktivis antiutang, adakah revisi UU Keuangan Negara juga menyentuh area sensitif batas aman maksimal rasio utang negara utang pemerintah terhadap PDB nasional kedepannya, kurangi dari proporsi persentase eksisting 60% seperti yang telah diberlakukan efektif 22 tahun terakhir sejak 2003 silam hingga saat ini? Beranikah pemerintah, beranikah DPR?
Persoalan bukan pada soal berani atau tidaknya. Proses legislasi revisi UU Keuangan Negara di Komisi XI DPR RI, berfokus utama mengevaluasi kelenturan fiskal negara.
Misal terkait batas aman fiskal, ternyata tidak ada pihak yang mengusulkan untuk menguranginya (memperketat); sebaliknya, muncul usulan dari pimpinan Komisi XI DPR untuk mengkaji ulang atau melonggarkan batas maksimal defisit anggaran 3% dari PDB agar pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas dalam mendanai pembangunan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar batas maksimal defisit APBN sebesar 3% dan rasio utang 60% dari PDB dikaji ulang. Alasan dia, batasan itu dinilai terlalu kaku dan membatasi ruang pemerintah dalam lakukan ekspansi fiskal demi mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi, mendanai program strategis nasional, serta membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Dalih argumen hukum pihak DPR, angka defisit 3% dan rasio utang 60% sebenarnya bukan merupakan norma absolut dalam batang tubuh Pasal 12 UU Keuangan Negara saat ini, melainkan hanya tercantum di bagian Penjelasan.
Lantas, berbagai pandangan dan alternatif yang muncul, usulan pelonggaran batas fiskal ini memicu diskusi hangat di kalangan legislatif, pemerintah, dan akademisi.
Sikap pemerintah misal, melalui Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3%. Ini dinilai krusial guna menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global serta meminimalkan risiko pembengkakan utang publik.
Dari kubu legislatif, anggota Komisi XI DPR lainnya seperti Muhammad Kholid misal, menilai aturan batas defisit 3% harus tetap dipertahankan. Pembatasan itu menurut dia, sangat diperlukan sebagai jangkar penjaga kesinambungan anggaran jangka panjang.
Dari itu muncul skema alternatif dari kalangan akademisi. Seperti opsi yang ditawarkan LPEM UI, yakni jalan tengah berupa penerapan batas defisit 3% yang dihitung secara rata-rata jangka menengah (multitahun), bukannya kaku per tahun anggaran, sehingga APBN tetap fleksibel merespons guncangan ekonomi.
Ditengah bergulirnya revisi, tata kelola perubahan anggaran juga diperketat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XXIV/2026 terkait UU APBN. MK menegaskan, setiap perubahan anggaran yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi maka wajib mendapat persetujuan DPR, dan tidak bisa diubah sepihak oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Putusan ini memperkuat prinsip check and balance yang harus diakomodasi dalam tata kelola keuangan ke depan. Jadi utak-atik ambang batas aman, ambang batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ini masih tetap harus menantikan hasil dari pergulatan adu kuat suara parlemen.
PENGHAPUSAN UTANG, INDONESIA PERNAH
Jika ditanya, adakah skema penghapusan utang pemerintah dalam tata pergaulan bangsa-bangsa? Ada. Secara umum, sedikitnya terdapat dua skema utama penghapusan atau pengurangan utang luar negeri, yaitu penghapusan utang secara mutlak (baik kondisional atau tanpa syarat baru setelah syarat awal terpenuhi), dan penghapusan utang melalui konversi kewajiban (debt swap).
Dan Indonesia, sudah pernah dan berhasil menempuh skema penghapusan utang tersebut, khususnya melalui mekanisme debt swap.
Per tinjauan internasional, sedikitnya terdapat tiga macam mekanisme pengurangan atau penghapusan beban utang luar negeri suatu negara.
Pertama, debt swap (konversi utang), yakni skema di mana negara pemberi utang (kreditor) sepakat untuk menghapus sejumlah utang luar negeri, tetapi dengan syarat negara peminjam (debitur) mengalokasikan sejumlah dana dalam mata uang lokal untuk mendanai proyek domestik tertentu. Biasanya fokus isu lingkungan, pendidikan, atau kesehatan.
Jenis-jenis debt swap meliputi debt-for-nature swap yakni utang dihapus untuk membiayai konservasi alam atau lingkungan hidup; debt-for-education swap yakni utang dialihkan untuk mendanai program peningkatan mutu pendidikan; dan debt-for-health swap yakni utang dikonversi untuk program penanggulangan penyakit atau fasilitas kesehatan.
Kedua, Inisiatif HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) dan MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative), yang merupakan skema penghapusan utang berskala besar yang digagas Bank Dunia dan IMF, ditujukan khusus bagi negara-negara miskin dengan tingkat utang ekstrem dan tak berkelanjutan.
Utang mereka dihapuskan secara mutlak agar anggaran negaranya bisa dialihkan untuk pengentasan kemiskinan.
Ketiga, restrukturisasi dan penghapusan lewat Paris Club, forum informal kreditor resmi (pemerintah negara-negara maju) yang melayani penjadwalan ulang pembayaran utang atau bahkan penghapusan persentase tertentu dari utang negara debitur yang sedang didera krisis keuangan hebat.
Pengalaman Indonesi? Indonesia notabene tidak pernah mendapat fasilitas penghapusan utang mutlak lewat skema HIPC sebab dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah (middle-income country), bukan negara miskin ekstrem. Tapi Indonesia sukses terapkan skema debt swap.
Berdasar data Kemenkeu, Indonesia telah berkomitmen dalam program debt swap dengan nilai kumulatif 334,94 juta dolar AS (sekitar Rp5,1 triliun) dari empat negara maju.
Yakni, Jerman menghapus utang Indonesia melalui skema debt-for-education dan debt-for-health (buat pendanaan penanggulangan AIDS, Malaria, Tuberkulosis). Lalu, Amerika Serikat menghapus utang via skema debt-for-nature swap dialokasikan khusus untuk konservasi hutan tropis dan terumbu karang. Australia, mengonversi utang luar negeri jadi program investasi sektor kesehatan. Italia, mengonversi utang jadi proyek pembangunan perumahan pemukiman.
Melalui skema debt swap, anggaran yang seharusnya dikirim ke luar negeri untuk bayar cicilan utang, dialihkan jadi stimulus pembangunan fasilitas publik di dalam negeri, sehingga bawa efek positif langsung bagi rakyat Indonesia.
Lantas, dalam bahasa gen Alpha, muncul tanya, kapankah Indonesia terbebas dari utang luar negeri dan rakyatnya tak terus-terusan dipajaki, dan negaranya berhasil membangun negeri murni dari hasil tata kelola prima sumber daya alam nan kaya raya secara mandiri tanpa satu sen dolar pun duit utang luar negeri dan tanpa serupiah pun uang rakyat yang dikorupsi? (Muzzamil)