HELOINDONESIA.COM - Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan mencuat setelah ada viral penganiayaan oleh anaknya, Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa Bernama Ken Admiral. Padahal kasus ini terjadi pada 21 Desember 2022 lalu di Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Di Sumut juga banyak kasus. Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Junimart Girsang kemudian menjembreng sejumlah kasus yang banyak terjadi di Sumut.
“Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial,” kata Junimart Girsang, anggota DPR dari Dapil Sumut III itu.
Menurutnya, bagaimana kalau kasus itu jika tidak viral, mungkinkah tidak ditindaklanjuti. Dia pun mengkaitkan dengan pihak Polda Sumut yang baru bertindak atau menindaklanjuti setelah viral.
“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial. Mungkin saja tidak ditindaklanjuti? wong anak perwira Polisi kok. Sebaliknya kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral?” tandas Junimart.
Dia mengatakan, apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? “Atau jangan-jangan ada pembiaran,” ujarnya.
Lantas, terungkap kasus penimbunan solar setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya oleh polisi. Artinya perwira menengah ini menimbun soar.
“Dus terungkap pamen ini menimbun solar digudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,” tegas anggota Fraksi PDIP itu.
Bukan itu saja, Junimart Girsang juga menyatakan tidak percaya kasus penganiayaan yang kini turut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka pembiaran itu, dapat diproses hukum secara profesional oleh Polda Sumut.
"Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka Obstruction of Justice-nya saja tidak ada, apa benar tidak ada? ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya Obstruction of Justice di dalamnya," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Selain itu, Junimart Girsang juga mengungkap sejumlah kasus di Sumut yang tidak tertangani dengan baik, sehingga dia mendesak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Sumut.
Junimart mengungkap mengenai kasus dugaan bunuh diri Bripka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir.
"Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh bukan bunuh diri," tegasnya.
Lantas, kasus Oknum Polisi Polsek Deli Tua berinisial Bripka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran.
Juga, 2 Kasus pedagang korban penganiayaan Preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Sei Tuan. Dan kasus Tiga oknum polisi dengan inisial Bripka A, Bripka B, dan Briptu H, rampok sepeda motor warga pancur batu, dengan modus pengembangan perkara.
"Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut ada oknum polisi yang merampok motor warga. Belum lagi 5 oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut. Tebang pilih penegakan hukum,” kata Junimart Girsang.
“Jadi sudahlah pepatah ikan busuk dari kepalanya (yang diungkapkan) Kapolri kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya musti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden,” kata Junimart. (*)
(A Winoto)
