Helo Indonesia

Tuntutan Ukur Ulang HGU PT SGC Sudah Diserahkan ke Istana Merdeka

Herman Batin Mangku - Nasional -> Hukum & Kriminal
Kamis, 28 Agustus 2025 17:30
    Bagikan  
SGC
HELO LAMPUNG

SGC - Aksi ukur ulang HGU SGC

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Selain aksi menuntut Nusron Wahid turun dari jabatannya sebagai menteri ATR/BPN, warga dan Koalisi Tiga LSM menyampaikan tuntutan ukur ulang lahan HGU Sugar Group Companies (SGC) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Indra Musta’in, ketua DPP Akar Lampung, setelah aksi ke Kementerian ATR/BTN, massa long march ke Silang Tiga Monas Patung Kuda untuk menyodorkan desakan ukur ulang ke Istana Merdeka tiga hari lalu, Senin (25/8/2015).

"Kami ke jantung negara bukan sekadar berteriak, ini tentang derai air mata akibat perampasan hak oleh oligarki. Ukur ulang sekarang agar tanah rakyat bisa kembali ditanami. Tegakkan keadilan, tegakkan kedaulatan,” seru Koordinator aksi, Rian Bima Sakti.

Petugas Kepresidenan lalu mempersilahkan perwakilan warga dan tiga aliansi LSM masuk Istana Merdeka yang diwakili Saudi Romli, Zani, dan Sapriansyah.

Mereka menyerahkan dokumen untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo agar memerintahkan ukur ulang dan pecat Nusron Wahid.

“Alhamdulillah, kita telah diterima oleh perwakilan Presiden dan seluruh persoalan sudah kami sampaikan. Harapan kami, Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC,” ujar Indra Musta’in.

Menurut warga dan Koalisi Tiga LSM, Presiden Prabowo hendaknya juga segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC, ILP, SIL, dan GPM demi tegaknya keadilan rakyat dan kedaulatan negara.

Hingga hari ini, Kementerian ATR/BPN tidak melangkah dan tak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, tegas Indra Musta’in. Nusron Wahid tak jelas dalam penyelesaian konflik agraria antara warga dengan PT SGC.

“masalah terkait perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya,” kata Suadi Romli, Ketua DPP Pematank.

Hal senada disampaikan Sudirman Dewa, Ketua DPP Keramat Lampung. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN terkesan abai dalam menjalankan fungsi negara.

“Alih-alih melindungi rakyat, justru memperparah konflik agraria, khususnya di Lampung. Jika Nusron Wahid tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya. (Rls/HBM)

 -