LAMPUNG, HELLOINDONESIA.COM – Pemkot Bandarlampung belum merealisasi rencana pembangunan jalan lingkungan yang telah diusulkan masyarakat karena masih ada sengketa lahan antara PT Bumi Persada Langgeng, Yayasan Bhakti IMI Lampung (YBIL), dan masyarakat setempat.
Camat Kemiling, Andi Syaputra Kesuma, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi jalan yang diusulkan masyarakat berada di atas lahan masuk lahan yang telah diganti rugi Safei Sani Tjakra pada tahun 1994-1998.
Camat Kemiling, Andi Syaputra Kesuma.( Foto Hajim).
Bos PT Bumi Persada Langgeng, kata memiliki putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait kepemilikan tanah tersebut. Perusahaan telah memasang plang pemberitahuan yang melarang masyarakat memasuki area lahan tanpa izin.
Namun, di sisi lain, lahan tersebut juga diklaim sebagai bagian dari tanah milik Yayasan Bhakti IMI Lampung (YBIL). Saat ini, klaim kedua pihak masih dalam proses pengadilan di PN Tanjungkarang. YBIL klaim kepemilikan berdasarkan surat ijin lokasi.
Persoalan semakin kompleks karena sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi disebut menempati lahan sengketa tersebut melalui transaksi yang legalitasnya masih dipersoalkan YBIL maupun pihak Safei Sani Cakra.
"Memang dua tahun yang lalu teman-teman PU pernah melakukan pengukuran. Namun, secara administrasi jelas tanah tersebut masih bersengketa," jelas Andi, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Rio Teguh: Safei yang Bebaskan 157 Ha Lahan YBIL, Rencana Bubar Akibat Krisis Moneter dan Reformasi
Ia menegaskan, Pemkot Bandarlampung pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan untuk membangun jalan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan harus didukung kejelasan status administrasi dan legalitas tanah maupun jalan yang akan dibangun.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran pembangunan di atas lahan yang masih memiliki persoalan hukum.
Terkait usulan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Andi membenarkan bahwa permintaan masyarakat untuk memperbaiki jalan di wilayah tersebut memang pernah disampaikan.
Namun, setiap usulan pembangunan tetap harus melalui proses verifikasi, termasuk pemeriksaan legalitas lahan oleh dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Permintaan ada, tetapi semua itu kita lihat juga administrasinya. Dari dinas terkait, kita juga ditanyakan legalitas jalan dan legalitas tanah tersebut. Kita wajib menyampaikan situasi lapangan yang sebenarnya," ujarnya.
Andi kembali menegaskan bahwa tertundanya pembangunan jalan tersebut bukan karena pemerintah mengabaikan usulan masyarakat, melainkan karena masih adanya persoalan sengketa lahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dengan demikian, meskipun pengukuran lokasi oleh petugas PU pernah dilakukan sekitar dua tahun lalu, realisasi pembangunan masih menunggu kepastian status hukum tanah yang menjadi lokasi jalan.
"Pemkot Bandarlampung pada prinsipnya tetap membuka peluang pembangunan jalan lingkungan tersebut. Namun, penyelesaian sengketa dan kepastian legalitas lahan menjadi persyaratan penting agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tandasnya. (Hajim).