HELOINDONESIA.COM -Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah muncul perdebatan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonannya pada Pemilu 2024. Perdebatan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Sejumlah pihak menilai putusan MA tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran. Namun, Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Prof. Yafet Rissy, menilai persoalan administrasi pencalonan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang dari jabatan wakil presiden.
Menurut Yafet, sebelum mendorong pemakzulan, harus ada alasan hukum yang jelas dan landasan konstitusional yang kuat. Hal mendasar yang perlu dijawab adalah apakah sudah tersedia ratio legis atau alasan hukum yang cukup untuk memulai proses pemberhentian Gibran.
Ia melihat terdapat dua pandangan berbeda dalam menyikapi persoalan tersebut.
Pandangan pertama menganggap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan MA menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden maupun sebagai wakil presiden yang sedang menjabat.
Sementara pandangan kedua menilai putusan MA hanya berkaitan dengan persoalan administratif, yakni pembatalan surat keterangan yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan.
Yafet menyatakan lebih sependapat dengan pandangan kedua karena menurutnya persoalan tersebut harus ditempatkan dalam perspektif hukum administrasi negara.
"Dari sisi keilmuan hukum saya memegang teguh" pandangan kedua, kata Yafet, 10 November 2026, dikutip dari daring Nusalogika
Ia menjelaskan, surat keterangan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden masih berlaku ketika dokumen tersebut diajukan. Pada saat itu, belum ada pembatalan dari lembaga yang berwenang.
Menurutnya, legalitas suatu dokumen harus dinilai berdasarkan kondisi hukum ketika dokumen tersebut digunakan. Terlebih, proses pemilu memiliki tahapan yang jelas, mulai dari pendaftaran pasangan calon, penetapan hasil pemilu hingga pelantikan.
"Dan pada saat mulai dari pendaftaran sampai kepada pelantikan. Dan suket pada saat pertama kali digunakan itu sah," ujarnya, 10 November 2026, dikutip daring dari Nusalogika
Yafet juga menegaskan bahwa putusan MA yang berkaitan dengan aspek administrasi tidak otomatis menghapus kewenangan MK maupun KPU dalam memeriksa dan menetapkan terpenuhinya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ia merujuk Putusan MK Nomor 1/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 1/2026. Menurut Yafet, dalam sejumlah putusan tersebut MK tetap berpandangan bahwa persyaratan formal pencalonan Gibran tidak bermasalah.
Karena itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi lompatan penalaran hukum dengan langsung menghubungkan persoalan administrasi dokumen dengan kesalahan pribadi Gibran.
Yafet mempertanyakan mengapa Gibran harus menanggung konsekuensi hukum atas persoalan yang kemudian muncul terhadap pihak penerbit surat keterangan tersebut.
Dalam pandangannya, seseorang memiliki hak untuk mengajukan dan menggunakan surat keputusan maupun surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Apabila dokumen itu telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ketika proses pencalonan berlangsung, maka munculnya persoalan hukum di kemudian hari harus disikapi secara hati-hati.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur konsekuensi hukum terhadap keputusan yang dinyatakan batal demi hukum.
Menurut Yafet, pembatalan sebuah surat keterangan tidak serta-merta membuat seluruh keputusan yang sebelumnya diterbitkan lembaga lain berdasarkan dokumen tersebut ikut gugur.
Dengan demikian, keputusan KPU yang telah menetapkan pasangan calon terpilih tidak otomatis batal hanya karena salah satu dokumen yang menjadi dasar administrasinya kemudian dipersoalkan. Harus ada tindakan atau mekanisme hukum lanjutan untuk membatalkan keputusan tersebut.
"Nah, kita perlu berhati-hati di dalam bernegara dan berhukum dan berkonstitusi supaya tidak juga kita ingin menegakkan konstitusi misalnya tetapi lalu menabrak konstitusi dan menabrak hukum," tegasnya.
Pasal 7A UUD 1945 Tidak Bisa Ditafsirkan Sembarangan
Selain persoalan administrasi pencalonan, Yafet menyoroti penggunaan Pasal 7A UUD 1945 sebagai dasar untuk mendorong pemakzulan Gibran.
Menurutnya, ketentuan dalam pasal tersebut harus dibaca secara utuh, terutama mengenai frasa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dimungkinkan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Yafet menilai ketentuan tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus dipahami dalam konteks seseorang yang sedang menjalankan jabatan, bukan semata-mata dikaitkan dengan persoalan administrasi ketika proses pencalonan.
Ia menjelaskan, surat keterangan yang dipersoalkan dalam putusan MA merupakan dokumen yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2023. Dokumen tersebut bukan persyaratan yang digunakan dalam menjalankan tugasnya setelah resmi menjabat sebagai wakil presiden.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan apakah persoalan administratif yang muncul setelah proses pencalonan dapat secara otomatis menggugurkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU, bahkan setelah keduanya dilantik.
Yafet menegaskan bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak boleh dicampuradukkan begitu saja dengan ketentuan pemberhentian pejabat yang sedang menjalankan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Menurutnya, kesalahan dalam menafsirkan kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi praktik ketatanegaraan Indonesia.
Kasus Gus Dur Jadi Pengingat
Yafet juga mengingatkan agar proses pemakzulan tidak berubah menjadi peradilan politik yang mengesampingkan prinsip hukum dan konstitusi.
Ia menyinggung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai salah satu pengalaman sejarah yang perlu dijadikan pelajaran. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya mengulangi kesalahan dalam proses ketatanegaraan akibat dominasi kepentingan politik.
Penegakan konstitusi, kata dia, harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan tekanan maupun pertimbangan politik.
Ia kemudian mengutip ungkapan seorang sejarawan yang menyebut bahwa satu-satunya pelajaran dari sejarah adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah.
Bagi Yafet, ungkapan tersebut menjadi peringatan agar setiap upaya pemberhentian pejabat negara benar-benar didasarkan pada alasan hukum dan konstitusional yang kuat.
Sebab, apabila pemakzulan dilakukan tanpa landasan hukum yang memadai, langkah yang mengatasnamakan penegakan konstitusi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dan mengganggu tatanan ketatanegaraan Indonesia.