HELOINDONESIA.COM - Untuk saat ini, yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara).
Anggaran dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan.
Dan lebih baik anggarannya untuk mengatasi masalah stabilitas harga kebutuhan pokok yang saat ini melonjak. Untuk saat ini, yang mendesak, pembangunan IKN harus ditunda.
“Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas berbagai hal,” kata anggota Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, kemarin.
Baca juga: Minggu Besok Turki Pilpres Putaran Kedua, Pemilih Calon Oposisi Pesimis, Erdogan di Atas Angin
Ia meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Bahkan lebih dari itu, pembangunan IKN harus ditunda, karena tidak mendesak.
“Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgen. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli,” tutur Akmal.
Ditegaskannya lagi, pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya
Politisi PKS ini mengatakan untuk saat ini, menurutnya, yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN.
Baca juga: Pengamat Ini Ragu Prabowo Akan Ikuti Garis Politik Presiden Jokowi, Pemilihnya Galau
Akmal mengatakan, meski angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen juga menunjukkan adanya daya tahan (resilience) dalam menghadapi tantangan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri, namun ia mengingatkan akan stimulus moneter dan fiskal yang berlebihan, penyajian statistik tidak tepat, ketergantungan pada sektor yang tidak berkelanjutan, dan utang yang tidak terkendali.
Meskipun angka pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi positif tentang kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal I-2023, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya.
“Keputusan untuk menunda pemindahan IKN adalah kebijakan tepat diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, prioritas yang mendesak, studi kelayakan dan perencanaan yang belum selesai, dan ketidaksetujuan atau resistensi publik,” ujar Andi Akmal Pasluddin. (*)
(Winoto Anung)
