HELOINDONESIA.COM - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) Tahun 2024 sebesar Rp1, 954 triliun. Pagu indikatif Kemendag tahun 2024 tersebut turun 16,13 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,33 triliun.
Seperti diketahui, besaran pagu indikatif Kemendag mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan itu disampaikan pada Rapat Kerja yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/6) kemarin. Sejumlah hal yang dibahas dalam raker tersebut diantaranya membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2024, evaluasi anggaran 2022 dan semester I 2023, serta biaya rafaksi minyak goreng.
Baca juga: Kepala BK Perdag Paparkan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kemendag Selama 2023 - 2024
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan tentunya menyambut baik persetujuan itu. Ia menyebut, anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2024.
Ia menyebut, sejumlah kegiatan prioritas telah disusun Kemendag untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2024. Kegiatan tersebut yaitu pertama, untuk penguatan pasar dalam negeri. Kemendag akan melakukan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; pembinaan dan pengembangan niaga elektronik/e-commerce; pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen; implementasi dan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG); serta stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan pasar dalam negeri.
Kegiatan yang kedua yaitu untuk peningkatan ekspor nonmigas. Dalam hal ini Kemendag akan melakukan misi dagang, pameran, dan promosi peningkatan ekspor ke luar negeri; melakukan perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; serta memfasilitasi pelayanan perizinan dan fasilitasi ekspor-impor.
Dan untuk kegiatan ketiga, yaitu untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perdagangan. Kemendag akan mengembangkan SDM yang meliputi vokasi kemetrologian dan pelatihan ekspor dan SDM perdagangan.
Selain itu, memperhatikan keterbatasan pagu indikatif, Mendag mengajukan penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp317 miliar. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melalui surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.02/348/MDAG/SD/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.
Baca juga: Mendag: Kerja Sama, Kolaborasi, dan Keberpihakan Majukan Petani Indonesia
Pengajuan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan revitalisasi pasar rakyat, pusat jajanan kuliner dan cinderamata; pembangunan pusat promosi produk dalam negeri; penguatan peran promosi Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center; serta pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif, produk primer, dan produk manufaktur.
"Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024. Komisi VI DPR RI juga merekomendasikan penambahan anggaran tahun 2024 antara lain untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan Atdag/ITPC," jelas Mendag Zulkifli Hasan dalam siaran persnya, Rabu (7/5).
Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023
Terkait evaluasi kinerja anggaran, Mendag Zulkifli Hasan memaparkan, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sebesar Rp2,08 triliun atau 96,89 persen dari total pagu Rp2,144 triliun. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar 95,04 persen.
Adapun pada 2023, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp978,25 miliar atau 41,97 persen dari total pagu Kementerian Perdagangan. KomisiVI DPR RI juga meminta Kemendag untuk meningkatkan capaian indicator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran Tahun 2023, sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal.
