HELOINDONESIA.COM - Peran humas di era digital tidak lagi sekadar sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam mendukung keberhasilan program institusi, termasuk di Mahkamah Agung (MA) dan peradilan. Dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, humas di lingkungan peradilan dituntut untuk lebih sinergis, bijak, dan cerdas dalam menjalankan tugasnya.
Humas memiliki tanggung jawab besar dalam membangun reputasi lembaga pemerintahan yang baik di mata publik. Selain itu, mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana humas bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan awak media agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap terjaga akurasi dan kredibilitasnya.
Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre, humas merupakan fungsi manajemen yang bertugas menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi demi kepentingan publik, serta merancang dan melaksanakan program komunikasi untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, humas bukan hanya menjadi jembatan informasi, tetapi juga fasilitator dalam menciptakan keterlibatan masyarakat terhadap institusi peradilan.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menilai bahwa sinergitas dan pelayanan yang diterapkan oleh humas serta Koordinator Media Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjadi contoh bagi pengadilan negeri dan tinggi lainnya di Indonesia. Ia mengapresiasi kinerja mereka yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tanpa dukungan anggaran khusus dari institusi, namun tetap mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, pencari keadilan, serta media.
Syamsul Bahri berharap Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dapat menginstruksikan humas di lingkungan MA dan peradilan untuk meningkatkan sinergitas dengan media. Menurutnya, penting bagi humas membangun komunikasi yang lebih erat agar tidak ada kesan tertutup atau enggan berinteraksi dengan wartawan.
"Dengan adanya keterbukaan informasi, pemberitaan tentang peradilan diharapkan semakin berintegritas dan mampu mencerminkan kinerja lembaga secara objektif," kata Syamsul Bahri, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, (14/2)25).
