HELOINDONESIA.COM -
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat doorstop seusai acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Kamis (16/10/2025) sore.
Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak. “Karena sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat dan saudara kita yang belum punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut AHY, tengah menyiapkan berbagai skema insentif guna mempermudah akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai kolaborasi seluruh pihak sangat penting, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta, untuk memastikan program ini berjalan efektif.
AHY juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah di Jawa Timur atas dukungan mereka.
“Mari kita kawal terus, karena selain menuntaskan pembangunan rumah, kita juga ingin membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk semua,” katanya.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya penataan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar dalam pembangunan kawasan perumahan.
“Urusan rumah itu diawali dari lahan. Jadi tata ruangnya harus disiapkan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada overlapping,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kawasan hunian baru harus terintegrasi dengan fasilitas publik, transportasi, dan akses mobilitas agar warga dapat hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa progres pembangunan rumah subsidi di Jawa Timur menunjukkan hasil positif. “Makanya Jawa Timur bisa ditingkatkan menjadi nomor dua,” ujarnya.
Ara menjelaskan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diluncurkan tahun ini merupakan yang pertama dalam sejarah.
Program ini ditujukan bagi sektor suplai meliputi kontraktor, pengembang, dan toko bangunan kategori UMKM dengan bunga hanya 5 persen hasil subsidi dari bunga normal.
Dengan total nilai Rp130 triliun secara nasional, program ini bertujuan menggerakkan ekosistem industri perumahan bagi UMKM dengan modal maksimal Rp10 miliar dan omzet hingga Rp50 miliar.
Satu proyek rumah subsidi, sebut Ara, mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja langsung. Dengan target 350 ribu unit rumah tahun ini, program tersebut berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
“Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, sopir truk pengangkut material, hingga industri semen, keramik, dan cat yang ikut terdongkrak,” jelasnya.
Ara juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pembebasan BPHTB dan PBG serta bunga KUR rendah.
“BPHTB gratis, PBG gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ara menyampaikan terima kasih kepada Menko AHY atas koordinasi dan dukungan strategis lintas kementerian. Ia menilai sinergi ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan program perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. ***(AGj)
