JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Kementerian sosial menemukan sekitar 500 ribu penerima bantuan sosial (Bansos) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ternyata bergaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Selain itu, Mensos Tri Rismaharini juga mendapati 23 ribu penerima bansos tersebut berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Risma mengungkakan hal tersebut dalam rapat kerja anggaran Komisi VIII di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 14 September 2023. Secara keseluruhan ada 23.853 ASN, 13.369 orang di Ditjen AHU, serta 493.137 orang gaji di atas UMK yang menerima bansos dari Pemerintah.
Baca juga: Unperba Gelar Wisuda Perdana, Pemkab Ingin Lulusan Berkontribusi Hapus Kemiskinan
"Kemarin kenapa saya juga ketakutan, karena ternyata ada 500 ribu sekian itu karena dobel, dia menerima gaji di atas UMK. Itu tidak boleh," ujar mantan wali kota Surabaya itu.
Risma mengaku takut akan temuan itu. Dia menyebut, meski tidak ditemukan oleh pihaknya, hal itu juga akan ditemukan BPK.
"Ini di atas UMK 493.137, ini nggak boleh, ini kita yang menemukan, makanya kami takut," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Risma juga mengakui adanya nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos namun dicoret oleh BPK. Hal itu lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.
Selain itu, dia belakangan ini KPK juga mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos itu.
“Kami mengetahui sendiri, ada pekerja cleaning service, tapi dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami tidak tega sebetulnya, kami tahu persis dia cleaning service, setelah kita cek di lapangan. BPK menemukan itu, lalu kami diminta menghapus,” tandasnya. (Aji)
