HELOINDONESIA.COM - Ketua Partai Buruh Said Iqbal pernah menjadi perbincangan publik, gegara menolak UU Cipta Kerja, tapi mendukung bakal capres dari parpol yang mendukugn UU tersebut.
Dan sampai sekarang polemik tentang sepak terjang Said Iqbal belum berakhir. Salah satunya seperti dituliskan oleh netizen Nazlira Alhabsy di X (Twitter) dengan akun @Naz_lira.
“Apa yang diperjuangkan oleh Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh layak dipertanyakan oleh seluruh kaum buruh dan elemen organisasi serikat buruh,” tulisnya dalam unggahan yang bertajuk Said Iqbal Harus Fair dan Jujur Pada Buruh.
Menurut Nazlira, Said Iqbal tak layak bermanuver dengan narasi yang tidak logis dan membuat kaum buruh bingung. Bagaimana mungkin buruh diajak mendukung Capres yang diusung koalisi Partai Politik yang 100% mendukung pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja..?
Baca juga: Tanggapan Mahfud MD Soal Putusan MA yang Kabulkan Kasasi Ferdy Sambo Jadi Hukuman Seumur Hidup
Said menyebutkan Prabowo didukung Gerindra, PKB dan parpol lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Ganjar juga didukung PDIP, PAN, PPP dan partai-partai lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker.
Sementara saat pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan partai politik di parlemen, dua di antaranya menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptakerja, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tak cukup sampai disitu, lanjutnya, sebagaimana permintaan Said Iqbal agar parpol yang menolak UU Ciptaker tidak hanya lips service, basa-basi karena tak mau menjadi saksi saat uji materi di sidang MK pun telah dibuktikan oleh PKS. Melalui Ledia Hanifa, PKS menghadirkan anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi partainya untuk bersaksi disidang MK.
Baca juga: 7 Ramuan Minuman Sederhana yang Berkhasiat untuk Membersihkan dan Menyehatkan Ginjal Anda
“Namun ketika kedua partai itu, bersama dengan Partai Nasdem kini berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya, mengapa Said Iqbal enggan memenuhi janjinya..?” tanya Nazlira.
Kalau pun Nasdem termasuk partai pendukung UU Ciptaker, setidaknya dalam koalisi itu ada PKS dan Partai Demokrat yang menolak.
“Tapi Said kemudian berkelit lagi, bahwa Partai Buruh akan mendukung Capres lewat keberpihakan pribadi masing-masing Capres pada kepentingan kaum buruh,” tambah Nazlira.
“Pertanyaannya, mengapa Said Iqbal tidak mengundang saja ketiga Capres untuk menyampaikan nvisi, misi, gagasan, wawasan, serta rencana program kerjanya secaa terbuka di hadapan para buruh?” lanjut Nazlira.
Dia melanjutkan, jika Said Iqbal merasa masih kurang juga dengan syarat yang telah diajukannya sendiri, maka gelar saja ???????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????? secara terbuka, biar nanti kaum buruh yang menilai, siapa Capres yang layak dan pantas untuk didukung kaum buruh.
Said Iqbal tidak fair dan jujur jika keputusan dukungan Partai Buruh terhadap figur Capres tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan.
Apalagi nantinya justru malah mendukung Capres yang tidak pro pada kepentingan buruh sekaligus dari partai politik yang mendukung UU Ciptaker. Jika itu yang terjadi, maka kaum buruh bisa saja menjadi curiga dan menduga-duga adanya permainan dibelakang lewat kesepakatan-kesepakatan dibalik pintu, agar Partai Buruh mendukung Capres tertentu.
Buka saja sejelas-jelasnya apa yang ada dalam isi kepala para Capres dalam forum yang dapat disaksikan publik, sejauh mana ide-ide brilian para Capres untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh.
Ini penting dilakukan agar buruh tidak merasa dipaksakan memakai kaca mata Kuda, memilih Capres berdasarkan keinginan segelintir elite Partai Buruh.
“Jangan sampai terjadi, ketika rezim berganti, buruh tetap menjadi kaum lemah yang terpinggirkan, menjadi objek penderita, kembali hidup diantara demo demi demo yang tak kunjung usai, sementara elite partainya saja yang hidup bergelimang harta, sejahtera tata raharja,” tandas Nazlira. (**)
(Winoto Anung)
Mendukung Capres dari Parpol yang ikut mendukung UU Ciptaker, Ketua Partai Buruh Said Iqbal diminta harus fair dan jujur pada buruh.
Capres, mendukung UU Ciptaker, UU Ciptaker, Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, harus fair, jujur pada buruh,
Ketua Partai Buruh Said Iqbal pernah menjadi perbincangan publik, gegara menolak UU Cipta Kerja, tapi mendukung bakal capres dari parpol yang mendukugn UU tersebut.
Dan sampai sekarang polemik tentang sepak terjang Said Iqbal belum berakhir. Salah satunya seperti dituliskan oleh netizen Nazlira Alhabsy di X (Twitter) dengan akun @Naz_lira.
“Apa yang diperjuangkan oleh Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh layak dipertanyakan oleh seluruh kaum buruh dan elemen organisasi serikat buruh,” tulisnya dalam unggahan yang bertajuk Said Iqbal Harus Fair dan Jujur Pada Buruh.
Menurut Nazlira, Said Iqbal tak layak bermanuver dengan narasi yang tidak logis dan membuat kaum buruh bingung. Bagaimana mungkin buruh diajak mendukung Capres yang diusung koalisi Partai Politik yang 100% mendukung pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja..?
Said menyebutkan Prabowo didukung Gerindra, PKB dan parpol lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Ganjar juga didukung PDIP, PAN, PPP dan partai-partai lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker.
Sementara saat pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan partai politik di parlemen, dua di antaranya menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptakerja, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tak cukup sampai disitu, lanjutnya, sebagaimana permintaan Said Iqbal agar parpol yang menolak UU Ciptaker tidak hanya lips service, basa-basi karena tak mau menjadi saksi saat uji materi di sidang MK pun telah dibuktikan oleh PKS. Melalui Ledia Hanifa, PKS menghadirkan anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi partainya untuk bersaksi disidang MK.
“Namun ketika kedua partai itu, bersama dengan Partai Nasdem kini berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya, mengapa Said Iqbal enggan memenuhi janjinya..?” tanya Nazlira.
Kalau pun Nasdem termasuk partai pendukung UU Ciptaker, setidaknya dalam koalisi itu ada PKS dan Partai Demokrat yang menolak.
“Tapi Said kemudian berkelit lagi, bahwa Partai Buruh akan mendukung Capres lewat keberpihakan pribadi masing-masing Capres pada kepentingan kaum buruh,” tambah Nazlira.
“Pertanyaannya, mengapa Said Iqbal tidak mengundang saja ketiga Capres untuk menyampaikan nvisi, misi, gagasan, wawasan, serta rencana program kerjanya secaa terbuka di hadapan para buruh?” lanjut Nazlira.
Dia melanjutkan, jika Said Iqbal merasa masih kurang juga dengan syarat yang telah diajukannya sendiri, maka gelar saja ???????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????? secara terbuka, biar nanti kaum buruh yang menilai, siapa Capres yang layak dan pantas untuk didukung kaum buruh.
Said Iqbal tidak fair dan jujur jika keputusan dukungan Partai Buruh terhadap figur Capres tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan.
Apalagi nantinya justru malah mendukung Capres yang tidak pro pada kepentingan buruh sekaligus dari partai politik yang mendukung UU Ciptaker. Jika itu yang terjadi, maka kaum buruh bisa saja menjadi curiga dan menduga-duga adanya permainan dibelakang lewat kesepakatan-kesepakatan dibalik pintu, agar Partai Buruh mendukung Capres tertentu.
Buka saja sejelas-jelasnya apa yang ada dalam isi kepala para Capres dalam forum yang dapat disaksikan publik, sejauh mana ide-ide brilian para Capres untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh.
Ini penting dilakukan agar buruh tidak merasa dipaksakan memakai kaca mata Kuda, memilih Capres berdasarkan keinginan segelintir elite Partai Buruh.
“Jangan sampai terjadi, ketika rezim berganti, buruh tetap menjadi kaum lemah yang terpinggirkan, menjadi objek penderita, kembali hidup diantara demo demi demo yang tak kunjung usai, sementara elite partainya saja yang hidup bergelimang harta, sejahtera tata raharja,” tandas Nazlira. (**)
(Winoto Anung)