SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Wakil Ketua Umum II KONI Jateng Soedjatmiko, yang juga Ketua Tim Verifikasi bantuan kepada induk organisasi olahraga (Pengprov), menegaskan, prioritas penggunaan anggaran untuk tahun 2023 adalah untuk Penyelenggaraan Porprov dan persiapan menghadapi babak kualifikasi PON (Pra-PON).
''Jadi event-event khususnya kategori junior yang digelar oleh cabang olahraga menjadi beban dan tanggung jawab Pengprov cabang olahraga itu,'' kata Soedjatmiko.
Baca juga: Ndalem Wongsorogo, Pesantren sekaligus Rumah Kebudayaan Pertama di Kendal
Pernyataan tersebut menanggapi adanya kekecewaan dari Ketua Umum Pengprov PTMSI Jateng Rukma Setyabudi akibat tidak mendapat bantuan anggaran untuk penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Junior 2023, yang terbit di media online suaramerdeka.com, Jumat 6 Oktober 2023.
Disebut dalam berita itu, ''Dalam surat bernomor 410/UM/IX/2023, KONI Jateng tidak bisa memberikan bantuan dikarenakan tidak ada pos anggaran untuk Kejurprov.''
Atas ungkapan tersebut, Soedjatmiko membenarkan tidak ada pos anggaran untuk penyelenggaraan Kejurprov junior. ''Karena alokasi dana memang untuk diprioritaskan untuk Porprov dan Pra-PON,'' tegasnya.
Skala Prioritas
Mengenai kontribusi tenis meja terhadap olahraga Jateng, dosen FIK Unnes itu juga mengakui. Namun dia menegaskan, KONI memiliki anggota 69 cabang olahraga, 35 KONI Kab/Kota dan 6 badan fungsional.
Karena itu, dalam menyalurkan dana bantuan dilakukan asas keadilan dan skala prioritas. ''Adil artinya kita tidak serta merta membantu cabang olahraga tertentu dengan angka yang besar. Prioritas maksudnya cabang-cabang olahraga dengan potensi prestasi tinggi akan mendapat bantuan anggaran lebih besar dari yanhg lain,'' tambah Jatmiko.
Dia pun mengurai pos-pos bantuan anggaran yang telah diterima PTMSI, setidaknya ada beberapa yakni insentif untuk atlet, dana Pelatda, pengiriman atlet untuk Pra-PON, try out, peralatan latihan-pertandingan dan penyelenggaraan Porprov.
Tidak hanya cabor tenis meja saja namun ada beberapa cabor yang mengajukan kejurprov junior juga tidak dibantu karena pihaknya berupaya menjalankan Good Sport Governance. Artinya ketika tidak ada di pos anggaran maka KONI tidak berani menyalurkan bantuan.
''Disamping itu KONI kan sifatnya koordinatif. Adapun pembinaan menjadi tanggung jawab bersama antara KONI dengan Pengprov cabang olahraga,'' terangnya. (Aji)
