Oleh Herman Batin Mangku*
KITA dulu sempat girang ketika Indonesia memiliki “mobil nasional” Timor dan Hyundai di era Orde Baru. Pasca-Reformasi, euforia serupa muncul kembali dengan Esemka. Nyatanya, semua tinggal kenangan. Harapannya, Bhayangkara Presisi Lampung FC tidak bernasib sama: datang, gegap gempita, lalu menghilang.
Timor dan Hyundai ternyata bukan sepenuhnya produk dalam negeri. Mobil-mobil itu menggelinding utuh dari Korea Selatan. Dua putra penguasa masa itu yang dapat bisnis otomotif dan mencatat dalam sejarah mobil merk Indonesia, lumayan walau cuma modal bikin emblem merk.
Esemka pun, yang sempat dielu-elukan, ternyata kita hanya ke bagian ngerakit bak mainan Lego diecast. Yang benar-benar “sukses” hanyalah para penggagasnya, salah satunya berhasil meniti jalan dari kursi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga dua periode menjadi Presiden RI.
"Mainan" atau kata masa kininya gimik yang sempat menyihir penuh mimpi hampir 300 juta rakyat punya mobil buatan sendiri berakhir wallohualam.
Kini giliran Bhayangkara FC.
Kehadirannya di Liga 1 musim 2025–2026 membawa semangat baru. Suporter, pemerintah daerah, dan banyak pihak menyambutnya bak kedatangan mobil yang diklaim hasil karya anak SMK: penuh rasa bangga, optimisme, dan janji manis. Tak sedikit yang menyebut kehadiran kesebelasan ini sebagai “buah tangan” Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Narasi pun dibangun: Bhayangkara Presisi Lampung FC akan membawa berkah ekonomi, menggerakkan UMKM, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, menjadi sumber hiburan rakyat, bahkan memberi inspirasi bagi generasi muda Lampung. Semua terdengar indah, walau di tengah situasi anggaran yang serba ketat.
Namun, mari jujur: apakah tim ini benar-benar milik Lampung? Secara faktual, Bhayangkara Presisi Lampung FC hanyalah tim yang berpindah “kos”. Para pemainnya bukan berasal dari Menggala, Krui, atau Pringsewu.
PKOR Sumpah Pemuda direnovasi dengan dana sekitar Rp17 miliar dari “pihak ketiga”, ditambah miliaran rupiah lagi untuk peresmian pada Senin, 28 Juli 2025. Meski disebut sumbangan, publik berhak tahu dari mana dana itu berasal, berapa nilainya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Transparansi mutlak agar tidak ada konflik kepentingan, ada deal-deal kompensasi proyek, kebijakan, privilege, apalagi ada yang sampai “menjerit dalam hati” dari pihak-pihak yang merasa terpaksa ikut patungan. Hareee gene gitu lho, efisiensi.
Di sisi lain, secara emosional masyarakat Lampung belum merasa memiliki tim ini. Bhayangkara Presisi Lampung FC masih terasa seperti “tamu agung” yang harus dihormati karena membawa nama daerah, tetapi belum menjadi bagian dari “keluarga besar” suporter lokal. Belum ada ikatan batin seperti yang dirasakan bobotoh Persib, Bonek Persebaya, atau Jakmania Persija.
Jika wacana hilirisasi tengah gencar dibicarakan dalam berbagai sektor, sepakbola Lampung pun seharusnya punya konsep dan arah ke sana. Kehadiran Bhayangkara Presisi Lampung FC semestinya dijadikan pemantik, bukan sekadar proyek euforia mendongkrak popularitas.
Lampung perlu merintis pembinaan sepakbola dari akar rumput: mulai dari akademi U-11, U-12, hingga level profesional. Dengan begitu, kelak kita bisa benar-benar memiliki klub yang diisi putra daerah dari Kota Bandarlampung, Metro, Tubaba, hingga Mesuji.
Kalau tidak, Bhayangkara Presisi Lampung FC hanya akan menjadi episode singkat seperti Badak FC: ramai di awal, senyap kemudian. Seperti Timor, Hyundai, dan Esemka—tinggal cerita dan kenangan happynya "berkawan" dengan aparat, keuntungan pengelola parkir, pemasok material rehab PKOR Sumpah Pemuda, tukang sablon, dll.
Emosi atau urat gelinya belum dapat. DUM!
* Koordinator Pimred Club
