Catatan Gunawan Handoko
Pengamat Kebijakan Publik PUSKAP (Pusat Kebijakan Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung, Gunawan
ADA yang tercoreng dari perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung tatkala suara drum kalah nyaring oleh suara pertengkaran antara pejabat Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemkot Bandarlampung. Arena pertandingan jadi adu emosi.
Pemantiknya terbilang sederhana, tetapi akibatnya tidak sederhana. Kontingen drumband Lampung Selatan batal tampil alasan tak koordinasi terlebih dahulu ke pantia. Anak-anak yang telah berlatih berhari-hari gagal menunjukkan hasil latihan mereka di hadapan publik.
Telapak tangan pejabat Pemkab Lampung Selatan yang akhirnya mendarat ke pipi pejabat Pemkot Bandarlampung. Masalah yang semestinya bisa diselesaikan lewat pembicaraan berubah jadi adu urat hingga bergeser ke soal harga diri.
Ketika emosi mengambil alih, akal sehat sering kali memilih minggir sebentar. Manusiawi, Kontingen Lampung Selatan kecewa. Para peserta drumband telah berjuang mempersiapkan penampilan terbaiknya di pembukaan Porprov Lampung.
Mereka datang membawa alat musik dengan harapan tampil, bukan menjadi bagian dari keributan orang dewasa. Jabatan publik bukan sekadar kursi, meja, fasilitas. Ada tanggung jawab moralnya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan untuk memberi teladan.
Pejabat boleh berbeda pendapat, boleh kecewa, boleh marah jika tak ada yang tidak beres. Tetapi semua itu seharusnya tetap berada dalam batas etika. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang selalu sepakat. Masyarakat butuh pejabat yang mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan kendali.
Kalau setiap persoalan teknis harus berakhir dengan adu urat, lalu apa gunanya rapat koordinasi? Kalau setiap perbedaan harus diselesaikan dengan tangan, untuk apa ada meja perundingan? Jangan sampai jabatan malah berubah menjadi semacam panggung pembuktian siapa paling berkuasa.
Dalam urusan seperti ini, yang dibutuhkan bukan siapa paling kuat, melainkan siapa paling mampu menahan diri. Persoalan yang semestinya bisa dibicarakan di meja koordinasi justru berujung pada tindakan yang tidak mencerminkan semangat olahraga.
Dalam pertandingan, atlet boleh beradu kekuatan. Tetapi di luar arena, pejabat semestinya berlomba menunjukkan kedewasaan. Konflik fisik mengingatkan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik personal berkepanjangan.
Keduanya bukan orang asing.
Bahkan, mereka memiliki latar belakang almamater pendidikan yang sama, meskipun berbeda angkatan. Satu senior, satu junior. Artinya, ada jembatan yang sebenarnya bisa digunakan untuk mempertemukan kembali keduanya.
Daripada persoalan ini diperpanjang, lebih baik bertemu, duduk bersama, ngopi bareng, lalu saling memaafkan. Sebab, dalam kehidupan ini, tidak semua persoalan membutuhkan panggung, pengeras suara, apalagi penonton.
Ada masalah yang justru lebih mudah selesai ketika dua orang duduk berhadapan, menurunkan nada bicara, lalu mendengarkan satu sama lain. Kopi memang tidak punya kewenangan menyelesaikan konflik. Tetapi suasana santai kadang bisa membantu manusia menemukan kembali akal sehatnya.
Barangkali, sambil menyeruput kopi, keduanya bisa mengingat masa-masa ketika masih menjadi mahasiswa. Saat itu mungkin belum ada jabatan, belum ada protokoler, belum ada urusan kontingen, dan belum ada kepentingan yang harus dipertahankan.
Yang ada hanya persahabatan dan kesederhanaan. Kalau dahulu bisa duduk bersama sebagai sesama mahasiswa, mengapa sekarang sulit duduk bersama sebagai sesama pejabat?
Namun, perdamaian bukan berarti persoalan harus dianggap tidak pernah terjadi. Jika memang ada tindakan yang keliru, harus ada kesediaan mengakui dan memperbaikinya. Jika ada pihak yang dirugikan, hak dan perasaannya patut dihormati.
Memaafkan bukan berarti menghapus tanggung jawab. Berdamai bukan berarti menutup mata terhadap pelajaran yang harus diambil. Justru kedewasaan terlihat ketika seseorang berani meminta maaf tanpa merasa martabatnya runtuh.
Porprov Bukan Panggung Adu Gengsi
Kita perlu mengembalikan Porprov kepada tujuan awalnya. Ajang ini bukan sekadar perebutan medali, bukan pula kesempatan bagi pejabat untuk menunjukkan pengaruh dan kewenangan. Porprov adalah ruang persaudaraan antarkabupaten dan kota, tempat atlet muda mengukur kemampuan, sekaligus kesempatan melahirkan bibit-bibit olahraga yang kelak mengharumkan nama Lampung.
Ada atlet yang berangkat dengan biaya dan fasilitas terbatas. Ada orang tua yang diam-diam menyisihkan uang untuk mendukung anaknya bertanding. Ada pelatih yang menghabiskan waktu bertahun-tahun membina atlet tanpa banyak sorotan. Mereka semua datang membawa harapan.
Jangan sampai harapan itu tenggelam oleh keributan orang-orang yang justru seharusnya mengawal penyelenggaraan. Sportivitas bukan hanya milik atlet di lapangan. Penyelenggara dan pejabat juga wajib mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, apa artinya mengajarkan atlet untuk menghormati lawan jika para pemimpinnya sendiri kesulitan menghormati sesama? Apa artinya mengampanyekan persaudaraan olahraga jika di belakang panggung justru terjadi pertikaian?
Kita tentu tidak ingin Porprov dikenang karena insiden pejabatnya, sementara prestasi atletnya hanya menjadi catatan kaki.
Yang Perlu Ditabuh Itu Drum, Bukan Emosi
Ada pelajaran sederhana dari peristiwa ini. Komunikasi yang buruk bisa membuat persoalan kecil membesar. Kekecewaan yang tidak dikelola bisa berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang tidak dikendalikan dapat melukai banyak pihak, termasuk mereka yang sama sekali tidak terlibat.
Anak-anak drumband Lampung Selatan mungkin pulang dengan perasaan kecewa. Mereka telah berlatih, tetapi tidak mendapatkan kesempatan tampil sebagaimana diharapkan.
Kepada mereka, kita patut menyampaikan penghargaan. Batal tampil bukan berarti latihan mereka sia-sia. Disiplin, kerja keras, kekompakan, dan semangat yang telah mereka bangun tetap merupakan prestasi.
Semoga mereka tidak kehilangan semangat hanya karena orang-orang dewasa gagal memberi contoh yang baik.
Kepada kedua pejabat yang terlibat, masyarakat tentu lebih senang melihat keduanya berjabat tangan daripada saling melayangkan tamparan. Lebih suka mendengar mereka saling menyapa daripada saling menyalahkan.
Sebab, jabatan akan berganti, acara akan selesai, dan keributan pada akhirnya akan menjadi cerita. Tetapi keteladanan akan tinggal lebih lama dalam ingatan masyarakat. Maka, sudahlah. Jangan biarkan satu persoalan drumband menjadi simfoni panjang pertengkaran.
Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, bicarakan. Kalau ada yang perlu diluruskan, luruskan. Kalau ada yang perlu dimintai maaf, jangan terlalu berat mengucapkannya. Barangkali, pertemuan sederhana di sebuah kedai kopi justru bisa menjadi penutup yang lebih indah daripada segala macam klarifikasi dan saling sindir.
Sebab, dalam Porprov, yang perlu ditabuh itu drum, bukan emosi. Yang perlu diadu itu kemampuan atlet, bukan ego pejabat. Dan kalau memang ingin berlomba, berlombalah menjadi orang yang paling dahulu mengulurkan tangan untuk berdamai.
Sebab, tidak ada medali untuk pejabat yang menang adu tampol. Tetapi ada kehormatan bagi mereka yang menang melawan egonya sendiri. ***
