Oleh: Pengamat Politik Pasca Sarjana UNSRI, DR.Husni Tamrin
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk Pilgub Sumatera Selatan kelak, tentunya akan menjadi ajang yang menarik perhatian banyak pihak.
Dinamika politik praktis dalam Pilkada sering kali penuh dengan intrik dan manuver yang memunculkan pertanyaan: Apakah hiruk pikuk ini benar-benar merupakan pesta rakyat atau justru kehebohan elit semata?
Pada dasarnya, Pilkada seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung, sebuah proses demokrasi yang idealnya mencerminkan kehendak masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Kandidat yang muncul dan pasangan calon yang terbentuk tidak sepenuhnya merupakan hasil dari aspirasi rakyat, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan partai politik dan kepentingan elit (Aspinall dan Mietzner, 2010, hlm. 17-19).
Baca juga: Pentas Seni Sejuta Kreasi Semarakkan Akhirussannah MIN 2 Kabupaten Demak
Partai politik memang memiliki peran sentral dalam pencalonan kandidat.
Mereka bukan hanya agregator kepentingan masyarakat, tetapi juga penjaga gerbang bagi calon-calon yang akan maju dalam kontestasi.
Utak-atik pasangan calon sering kali lebih mempertimbangkan arah dukungan partai daripada gagasan atau visi yang akan diusung oleh pasangan tersebut.
Keputusan partai untuk memberikan rekomendasi kepada calon tertentu lebih sering didasarkan pada kalkulasi politik, seperti potensi kemenangan dan keuntungan strategis bagi partai, daripada mencerminkan aspirasi rakyat (Tomsa dan Ufen, 2012, hlm. 45-47).
Baca juga: Ketua GPAN Lampung Nikahkan Putra Sulungnya di GSG Herman HN
Fenomena ini terlihat jelas dalam hiruk pikuk Pilkada Sumsel.
Saat ini, tiga calon yang sering diberitakan media adalah Herman Deru (petahana), Mawardi Yahya (Wagub petahana), dan Heri Amalindo (Bupati PALI).
Mawardi Yahya, yang pada bulan Maret 2024 mendeklarasikan rencana pencalonannya berpasangan dengan Harnojoyo (mantan Walikota Palembang), pada Mei 2024, dikabarkan "bercerai".
Mawardi kemudian mengumumkan pasangan barunya, R.A. Anita Noeringhati (Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan), karena Harnojoyo gagal meraih tiket rekomendasi dari Partai Demokrat.
Baca juga: Google dan Amazon Diminta oleh 120 Universitas di AS, Membatalkan Proyek Nimbus
Selain itu, semakin kuat beredar tentang Herman Deru yang akan mengumumkan pencalonannya berpasangan dengan Cik Ujang (Bupati Lahat), yang juga ketua Partai Demokrat Sumatera Selatan.
Pengumuman pasangan Mawardi-Anita juga diikuti dengan beredarnya foto mereka bersama Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar.
Media juga mewartakan wawancara dengan Anita yang mengatakan bahwa ia sudah menemui Kahar Muzakir, Ketua Fraksi Golkar di DPR RI sebagai tokoh masyarakat Sumsel.
Selanjutnya, muncul pernyataan tentang pasangan calon lainnya seperti Herman Deru-Cik Ujang dan Heri Amalindo-Popo Ali.
Baca juga: Inilah Testimoni Orisinil Senator Millenial Tentang LaNyalla
Kedua pasangan terakhir ini mengesankan secara tersirat parpol yang diharapkan mengusung mereka, yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat, serta PDIP dan Partai Golkar.
Selain itu, muncul juga pengumuman pasangan calon seperti Eddy Santana Putra (kader Gerindra) dengan Andi Asmara (Perindo).
Belakangan ini, muncul rumor tentang akan "bercerai"-nya pasangan Mawardi dan Anita dengan dalih Anita gagal meraih rekomendasi Partai Golkar, bahkan lebih jauh diisukan bahwa rekomendasi Golkar akan berlabuh kepada pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali.
Persoalan kawin cerai pasangan ini serta merta menjadi keriuhan yang lebih menarik. Karena pada prinsipnya dalam politik tak ada 'cinta sejati'.
Baca juga: Tiba Perdana Jemaah Haji Kalsel di Bandara Syamsudin Noor
Orang sibuk menebak ke mana rekomendasi partai akan diberikan. Isu tentang kawin cerai ini memang cukup menyibukkan pasangan Mawardi-Anita meski merekq membantah dan menegaskan bahwa pasangan ini tetap solid.
Sisi baiknya adalah melatih pasangan ini untuk berpraktik komunikasi krisis karena ke depan pastilah setiap calon yang akan maju - tak hanya mereka - akan menghadapi berbagai serangan baik berupa kampanye negatif maupun kampanye hitam.
Isu tentang kawin cerai ini sebenarnya tak hanya bisa dialamatkan kepada pasangan Mawardi-Anita, tetapi semua pasangan punya potensi yang sama.
Karena belum satu pun pasangan yang benar-benar memegang rekomendasi parpol, atau dengan kata lain, belum satu pun DPP Parpol mengumumkan siapa yang hendak mereka usung dalam Pilgub Sumsel kelak.
Dalam konteks politik, rekomendasi sejatinya tak lebih dari persoalan administratif internal partai.
Namun, kita dibawa kepada riuh rendah persoalan administratif ketimbang bicara gagasan tentang mau dibawa kemana Provinsi Sumatera Selatan ini.
Ironinya, dalam hiruk pikuk menebak siapa calon, rakyat tak lebih sebagai penonton atau kalau diibaratkan tebakan judi, kita hanya menjadi petaruh.
Para bandar lah yang menentukan undian yang akan keluar. Fenomena ini menimbulkan ironi dalam proses demokrasi kita.
Baca juga: Membangun Generasi Unggul melalui Festival Anak Saleh
Sebuah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan mereka, justru sering kali berubah menjadi panggung manuver elit politik yang mengejar kepentingan mereka sendiri.
Hal ini tidak hanya mengaburkan esensi demokrasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik (Buehler, 2016, hlm. 53-55).
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah hiruk pikuk politik tersebut, masih ada harapan dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dan kritis.
Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap Pilkada, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga hari pencoblosan, sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar representatif dan bertanggung jawab.
Dalam menghadapi Pilkada, penting bagi kita untuk selalu kritis dan tidak terjebak dalam euforia atau narasi yang dibangun oleh elit politik.
Partai politik harus bertanggung jawab dalam mengusung calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, serta mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, pesta demokrasi yang sejati adalah ketika rakyat benar-benar memiliki suara dan pilihan mereka dihormati serta diwujudkan dalam kebijakan yang pro-rakyat
.
