LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -
CATATAN 2 MUZZAMIL*
Pekerjaan rumah (PR) bagi 16 pasangan kepala daerah terpilih produk Pilkada Serentak 2024 lalu, bagaimana Program Satu Rumah Satu Sarjana tak "berasa" bagi para orangtua bakal berat di ongkos dan bakal penuh onak.
Semisal, urusan pembiayaan, duduk bersama pecahkan solusi kohesif lintas aktor pentaheliks plus dapat ditempuh urai bentang kendala, resolusikan bentang solusinya.
Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2023, yang hasilkan salah satu indikator yang mengukur kebutuhan rumah, yaitu persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dan yang bukan menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri namun memiliki rumah di tempat lain.
Di 2023, rumah tangga di Lampung yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 92,40 persen, menempati bangunan tempat tinggal secara kontrak/sewa (2,45 persen), bebas sewa (4,96 persen) dan menempati rumah dinas/lainnya (0,18 persen).
Bila mengacu biaya kuliah di Universitas Lampung (Unila), kampus perguruan tinggi negeri (PTN) tertua terbesar di Bumi Ruwa Jurai pengampu sumber daya 1.416 dosen (157 orang atau 11,08 persen di antaranya guru besar) di 8 fakultas dan 1 Pascasarjana, mengampu 127 Program Studi (Prodi), dengan kapasitas tertampung 45.602 mahasiswa; besarannya variatif tergantung prodi, jenjang, dan jalur masuknya.
Dimana, Uang Kuliah Tunggal (UKT), terbagi kelompok berbeda; UKT 1 Rp500 ribu, UKT 2 Rp1 juta, UKT 3 Rp2,4 juta, UKT 4 Rp2,95 juta.
Atau lainnya biaya kuliah jalur mandiri di Unila juga variatif tergantung fakultas dan prodi. Misal S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UKT per semester: Kelompok 5 Rp3,6 juta, Kelompok 6 Rp4,2 juta, Kelompok 7 Rp4,8 juta, Kelompok 8 Rp5,4 juta.
Sekadar ilustrasi pemisalan, bila canangan program Satu Rumah Satu Sarjana dimaksud hendak diterapkan terstruktur sistematis dan masif), dan hendak menyasar anak lulusan SMA/SMK/MA asal rumah tangga miskin; dengan merujuk jumlah penduduk miskin di Lampung Maret 2024 ada 941.230 orang (10,69 persen dari total populasi).
Dengan merujuk standarisasi biaya UKT 3 di Unila, Rp2,4 juta per semester (Rp24 juta untuk 10 semester), dibutuhkan Rp225,6 miliar subsidi tahun jamak pemerintah daerah untuk kuliahkan 9.400 lulusan SMA/SMK/MA asal rumah tangga miskin Lampung hingga 2030.
Hal pertimbangan lain, menyitat keterangan media Kepala BPS Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis soal hasil Susenas 2023 Lampung, awal 2024 lalu; bukti kelindan akses pendidikan dan ekonomi, faktor pendidikan kepala rumah tangga juga disinyalir menjadi faktor pembeda pola konsumsi (antar) rumah tangga, selain faktor golongan pengeluaran.
Data BPS Lampung saat itu, berdasar pola konsumsi penduduk, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Lampung naik 11,91 persen dari Rp1.074.987 pada 2022 menjadi Rp1.203.017 pada 2023.
Kenaikan terjadi di perkotaan pun perdesaan, naik 12,88 persen dari Rp1.319.283 pada 2022 menjadi Rp1.489.191 pada 2023 (perkotaan), naik 10,82 persen dari Rp956.869 pada 2022 menjadi Rp1.060.412 pada 2023 (perdesaan).
Dengan, pengeluaran rerata per kapita per bulan di Kota Metro yang justru menurun dari Rp1.527.127 pada 2022 menjadi Rp1.475.283 pada 2023 (turun 3,3 persen), dan tercatat 8 kabupaten/kota (Bandarlampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Way Kanan) naik diatas 10 persen. Serta, kenaikan tertinggi dicapai Pesawaran dari Rp854.277 pada 2022 menjadi Rp1.051.457 pada 2023 atau naik 23 persen.
Dari dua jenis pengeluaran: makanan dan non makanan ini, porsi konsumsi makanan 53,55 persen dari total pengeluaran pada 2022, turun jadi 52,19 persen pada 2023 dikontribusi penurunan 2,46 poin konsumsi makanan di perkotaan dan 0,43 poin di perdesaan.
Sebaliknya, porsi pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk jenis pengeluaran non makanan naik 1,36 persen dari 46,45 persen dari total pengeluaran pada 2022, menjadi 47,81 persen dari total pengeluaran di 2023.
"Ada asumsi, makin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, makin baik pula tingkat kesejahteraannya," permis Atas Parlindungan Lubis kala itu, membeber data hasil Susenas bermetode pencatatan survei dua kuesioner (Kor dan Modul) bersampel 10.470 rumah tangga di 15 kabupaten/kota se-Lampung itu.
Dimana, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Lampung dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah sebesar 58,18 persen, dengan kepala rumah tangga lulusan SMP 54,96 persen, dengan kepala rumah tangga lulusan SMA ke atas 45,84 persen.
Dari data ini ada pergeseran berbanding terbalik? Ya. Perubahan persentase jenis pengeluaran makanan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan kepala rumah tangga --bahkan pada tingkat tertinggi yakni kepala rumah tangga tamatan SMA/sederajat ke atas baik di perkotaan/perdesaan, jenis pengeluaran non makanan yakni 54,16 persen lebih tinggi dari jenis pengeluaran makanan sebesar 45,84 persen.
"Makin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, makin kecil persentase pengeluaran rerata per kapita per bulan di untuk jenis pengeluaran makanan, makin besar persentase pengeluaran rerata per kapita per bulan di untuk jenis pengeluaran non makanan," simpul Atas Parlindungan.
Fakta menarik ini lelagi bukti kesekian, betapa pendidikan salah satu jurus peningkatan SDM berkualitas, salah satu jurus pamungkas mewujudkan Lampung Maju untuk Indonesia Emas. Perasaan, sering dengar? Ya. Ini visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2030 terpilih Mirza-Jihan.
Tenang, pembaca. Sebagai disclaimer, artikel ini sama sekali bukan pesan sponsor. Membaca utuh berulang, visi misi Mirza-Jihan cukup progresif, pun ditilik per poin program kerja unggulan. Termasuk, sektor pendidikan.
Lantaran data survei ada menyebut, bangsa Indonesia adalah bangsa paling optimistis di dunia, hasil survei IPSOS periode 25 Oktober - 8 November 2024 di 34 negara; semoga visi progresif nan gadang nun terukur "Lampung Maju untuk Indonesia Emas" dapat manifes, pecah di kaki, paripurna terimplementasikan.
Patologi korupsi berikut segala macam bentuk turunan malapraktik dan persenggolan-nya -pencucian uang dan lain sebagainya, juga relativitas kemauan baik dan kemauan politik pemimpin daerah, serta kadar literasi warga dan kendala akses lapangan dan pasar kerja (fakta bahwa lulusan sarjana, menganggur, juga ada banyak, dan ketidaksesuaian antara kuota suplai dengan kuota diterima bekerja klaster siap kerja), mungkin itu cakupan laten bentang kendala lainnya.
Sebaik-baiknya umat manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, bersyukur kita dapat belajar dari praktik baik sekaligus kisah sukses Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat yang rutin menguliahkan gratis rakyatnya lulusan SMA/SMK/MA peminat terverifikasi, di Fakultas Kedokteran kampus diminati, lulus kembali ke daerah asal.
Pun dari Pemkab Way Kanan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung yang terus menambah kuota rakyatnya lulusan SMA/SMK/MA peminat terverifikasi, kuliah gratis di kampus PTN diminati, dari tahun ke tahun.
Pendidikan gratis sebagaimana kesehatan gratis, adalah altar produk historis gerakan reformasi 1998 yang berdarah-darah itu.
Terbitnya para buku otokritik Darmaningtyas, sebut "Pendidikan Yang Memiskinkan", atau "Manipulasi Kebijakan Pendidikan" yang memotret kebijakan pendidikan telah lama disasar kritik, berlumur masalah --visi hingga implementasi, soal akses dan pemerataan juga tak kalah sengit.
Semestinya kebijakan pendidikan berdasar atas ideologi bangsa ini. Sisi keadilan sosial dan persatuan jadi dasar pembentukan kebijakan. Jika tidak, pendidikan hanya akan bertumpu pada keinginan memenuhi kebutuhan pasar.
Praktek yang nista karena pendidikan lantas jadi landasan praktek ideologi neoliberalisme, tulis satu resensi,l dari itu buku ini berusaha beri evaluasi, kritik, solusi bagi politik pendidikan yang telah keluar dari mandat ideologi Pancasila.
Buku satire Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, buku pemrotes pendidikan bobrok hasilkan lulusan lemah bahkan (maaf) brengsek. Kini kedepan, apatah lagi elan viral rezim digital dengan password tunggal "cepat gilas lambat" sulit terpatahkan, revolusi sistem pendidikan ramai disebut sebagai jalan baru peradaban.
Bersekolah, education for all; sebagaimana: 'kece' adalah hak segala bangsa (Ria Ricis). Termasuk melindungi rakyatnya dari gurita kapitalisme pendidikan, negara wajib terus hadir. (TAMAT)
* Tim Helo Indonesia
