Oleh Herman Batin Mangku*
BEBERAPA hari lalu, saya menerima whatsapp potret koran Lampung Post edisi Kamis, 9 Juni 1977, dari Wherly, ketua harian Ikaperta Unila. Membuka lembaran koran berusia 47 tahun itu seperti membuka mesin waktu.
Font-nya sederhana, tata letaknya kaku, foto hitam-putih, dan teknologi cetaknya jadul. Namun, berita-beritanya justru membuat saya tercekat: nyaris semua isu, pernyataan pejabat, dan peristiwa besar yang diberitakan sama seperti hari ini.
Apakah Lampung benar-benar sudah berubah dalam hampir setengah abad ini.
Slogan Pendidikan yang Tak Pernah Usai
Di halaman utama edisi itu, tertera headline: “Pendidikan Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah.” Berita ini melaporkan acara Kanwil P&K Lampung, di mana pejabat menegaskan pentingnya sinergi tiga pilar pendidikan.
Frasa itu tentu tak asing. Bahkan sekarang, 47 tahun kemudian, jargon tersebut masih dipakai dalam setiap forum pendidikan: dari rapat komite sekolah hingga pidato pejabat. Sayangnya, kalimat itu lebih sering jadi perisai ketimbang solusi.
Sekolah menjadikannya alasan untuk menagih sumbangan kepada orangtua wali murid, pejabat menggunakannya untuk sekadar terlihat peduli, sementara guru bisa mencuci tangan ketika muridnya berperilaku buruk.
Menurut data BPS, tingkat partisipasi sekolah di Lampung tahun 1977 untuk usia 7–12 tahun baru sekitar 72 persen. Tahun 2024, angkanya meningkat jadi 98 persen. Namun, masalah kualitas—mulai dari fasilitas, kualitas guru, hingga kesenjangan pendidikan di desa—masih menjadi tantangan yang terus berulang.
Pembangunan Desa: Dari Miliar ke Triliunan, Masih “Harus Ditingkatkan”
Berita lain memuat pidato Gubernur Sutiyoso: “Pembangunan Desa Harus Ditingkatkan.” Kala itu, ia meresmikan proyek senilai Rp1 miliar—jumlah yang luar biasa pada 1977. Kata-kata seperti ditekankan, diminta, dan diharapkan menjadi bagian dari pidato resmi yang hingga kini terdengar akrab.
Kini, anggaran desa bahkan mencapai Rp1 miliar per desa per tahun melalui Dana Desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang masih tertinggal. Data Kementerian Desa tahun 2023 menyebut, dari 2.435 desa di Lampung, 42 persen masih berstatus desa berkembang atau tertinggal. Jalan rusak, sanitasi buruk, dan akses pendidikan serta kesehatan masih menjadi masalah.
Pidato pejabat berubah gaya, tetapi esensinya masih sama: “harus ditingkatkan.”
Banjir: Masalah Abadi Bandarlampung
Di halaman yang sama, Lampung Post 1977 menulis: “Siring Mampet, Jalan Tergenang.” Kala itu, Tanjungkarang Pusat dilanda banjir akibat saluran drainase tersumbat.
Hampir setengah abad berlalu, masalahnya tak hanya belum selesai, tapi semakin parah. Data BPBD Bandarlampung mencatat, pada 2024 saja sudah terjadi 23 kali banjir besar di wilayah kota, dengan delapan korban jiwa dan kerugian mencapai Rp120 miliar. Total anggaran infrastruktur kota sejak 2010 sudah menembus Rp5 triliun, tetapi banjir tetap menjadi tamu abadi.
Ironisnya, satu-satunya cara Kota Bandarlampung bebas banjir hanyalah menunggu musim kemarau panjang.
Kekerasan Seksual yang Semakin Brutal
Koran 1977 itu juga memuat berita kriminal berjudul: “Perkosaan di Daerah Pedesaan Sering Terjadi.” Pada masa itu, kasus pemerkosaan menjadi sorotan bulanan. Kini, kasus serupa justru meningkat drastis.
Menurut catatan LBH dan kepolisian, pada 2023 tercatat 411 kasus kekerasan seksual di Lampung, termasuk kasus incest yang semakin sering. Kasus terbaru yang mengguncang: seorang bocah diperkosa dan dibunuh di Tulangbawang, dan beberapa kasus ayah memperkosa anak kandung hingga hamil.
Pemerintah kerap menggelar kampanye anti-kekerasan, tetapi angka terus naik. Apakah kita benar-benar bergerak maju, atau sekadar berpura-pura sibuk?
Petani dan Harapan yang Tak Kunjung Datang
Di pojok halaman, ada karikatur tentang harapan kesejahteraan petani kopi. Pesan itu terasa ironis. Pada 1977, harga kopi Lampung sempat jatuh ke Rp1.800/kg. Kini, meski harga ekspor lebih tinggi, petani tetap kesulitan karena biaya pupuk, tengkulak, dan rendahnya daya tawar.
Menurut data Dinas Perkebunan, rata-rata pendapatan petani kopi Lampung 2024 hanya Rp2 juta per bulan, jauh di bawah UMR. Para pejabat terus berbicara soal kesejahteraan petani, tetapi nyatanya, banyak dari mereka masih hidup dalam ketidakpastian.
Apakah Kita Benar-Benar Maju?
Membaca edisi Lampung Post 1977, saya merasa seperti bercermin. Teknologi koran berubah, media sosial kini meramaikan ruang publik, dan pejabat berganti setiap periode. Tapi inti masalahnya—janji-janji pembangunan, banjir, kejahatan, dan nasib petani—masih sama.
Setengah abad bukan waktu sebentar. Tetapi, jika masalah-masalah yang sama terus menjadi headline, mungkin kita perlu bertanya: apakah kita benar-benar bergerak maju, atau hanya memoles wajah dan memperpanjang gelar dan fasilitas pejabat?
* Koordinator Pemred Club
