Oleh Andi Firmansyah*
DALAM diskursus komunikasi organisasi, transformasi sebuah korporasi besar sering kali terjebak dalam jebakan komunikasi simbolik. Dua tahun pasca-merger raksasa perusahaan perkebunan negara, manajemen pusat tampak sangat sibuk memoles estetika luar, mengganti logo di gerbang kantor, menyeragamkan warna cat dinding, hingga menata ulang birokrasi di meja-meja tinggi.
Namun, bagi ribuan pekerja yang berpeluh di kebun-kebun pelosok Jawa hingga Sulawesi, riuh rendah perubahan itu hanyalah kebisingan tanpa makna. Di sana, transformasi masih menjadi jargon asing yang indah dalam presentasi direksi, namun terasa gersang saat menapak di tanah realitas.
Kesenjangan mencolok antara citra yang dicitrakan (corporate image) dengan kenyataan di level akar rumput inilah yang akhirnya menyulut bara kegelisahan. Penolakan serikat pekerja daerah untuk melebur ke wadah pusat bukanlah sekadar drama organisasi atau ego sektoral, melainkan sebuah "gugatan rasa".
Jika dibedah dengan kacamata komunikasi, fenomena ini adalah mosi tidak percaya terhadap kredibilitas manajemen. Keputusan untuk tetap mandiri menjadi semacam "jalan sunyi"—sebuah pilihan untuk tetap menjaga integritas perjuangan di tengah gempuran narasi persatuan yang terasa semu.
Krisis kepercayaan ini tidak tumbuh dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari harapan-harapan yang dipatahkan secara sistematis. Selama dua tahun terakhir, manajemen seolah lebih gemar membagikan "cek kosong" kepada para pekerja. Di atas kertas, narasi efisiensi dan masa depan yang makmur tampak begitu fantastis.
Namun, ketika para pekerja mencoba mencairkannya di bank realitas, mereka mendapati saldo keadilan yang nihil. Di saat mesin birokrasi pusat berlari kencang dengan beragam inovasi kertas, di daerah-daerah, jam dinding kesejahteraan seolah sengaja dibiarkan mati di tempat.
Ironi ini terasa semakin menyengat saat kita menengok kasta-kasta pendapatan yang masih dipelihara subur dalam satu atap regional. Sangat sulit diterima akal sehat jika dalam satu wilayah yang sama, ada karyawan yang sudah menikmati standar baru, sementara rekan di sebelah pagar mereka masih mengais sisa-sisa aturan lama yang tak kunjung diharmonisasi.
Ketimpangan hak dasar—mulai dari struktur gaji hingga kompensasi lapangan—menjadi bukti otentik bahwa transformasi yang digaungkan baru sebatas menyentuh kulit luar. Ia belum mampu, atau mungkin belum mau, menembus nadi kehidupan pekerja di lapisan paling bawah.
Nasib paling getir tentu saja dialami oleh barisan pekerja lepas, tenaga borong, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebagai jantung operasional, mandor dan operator teknis adalah mereka yang memastikan napas perusahaan tetap berdenyut.
Namun ironisnya, secara status, mereka masih diperlakukan layaknya tamu yang tak kunjung diberi kunci rumah yang sah. Janji perbaikan status yang didengungkan sejak 2019 kini hanya berakhir menjadi tumpukan kertas usang di laci meja pejabat pusat.
Ada kontras yang menyakitkan di sini, manajemen begitu agresif merombak struktur elit, namun tampak gontai dan lumpuh saat harus memberikan kepastian hidup bagi mereka di garis depan.
Dalam situasi yang serba menggantung ini, ajakan untuk melebur ke organisasi pusat tak ubahnya ajakan untuk naik ke kapal pesiar mewah, padahal kaki para pekerja masih terikat di dermaga yang rapuh.
Kekhawatiran kolektif ini sangat masuk akal; jika kedaulatan daerah diserahkan secara buta ke pusat, suara-suara kritis tentang ketidakadilan lokal akan segera tenggelam oleh hegemoni retorika "penyeragaman".
Pekerja enggan menjadi sekadar "tukang stempel" bagi kebijakan yang terlihat megah dalam laporan tahunan, namun terasa hambar di meja makan mereka sendiri.
Pilihan daerah untuk tetap berdiri mandiri adalah sebuah bentuk perlawanan narasi. Mereka menolak larut dalam unifikasi yang mengaburkan realitas ketimpangan.
Dua tahun telah memberikan penilaian yang jujur. Jika dalam satu lingkup wilayah saja manajemen belum mampu menghapus perbedaan kesejahteraan, maka wajar jika para pekerja memilih 'jalan sunyi' untuk tetap mandiri.
Pada akhirnya, loyalitas tak bisa dibangun hanya dengan kata-kata indah. Persatuan sejati mustahil tegak jika ketidakadilan tetap dipelihara dalam aturan perusahaan. Tanpa keadilan yang nyata, transformasi ini tak lebih dari sekadar pesta di tingkat atas, sementara mereka yang di bawah tetap merana.
* Penulis adalah Pemerhati Komunikasi, Sosial, dan Budaya; sedang menempuh studi Magister (S2) Komunikasi.
